Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 sekolah akan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, sementara sisanya akan dibangun baru di berbagai wilayah Indonesia.

"53 ini yang sudah ada bangunan yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan," kata Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (16/4/2025). 

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan aset yang telah ada tetap memerlukan penyesuaian, seperti perbaikan dan renovasi, agar layak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.

Karena bangunan-bangunan tersebut tentu butuh renovasi dan penambahan fasilitas agar bisa difungsikan secara optimal.

Selain 53 sekolah yang memanfaatkan bangunan lama, pemerintah juga merencanakan pembangunan sekitar 147 Sekolah Rakyat baru yang akan dibangun dari nol.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," jelasnya. 

Prasetyo menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Sekolah Rakyat akan dibangun berdasarkan peta sebaran kantong kemiskinan dan diprioritaskan di wilayah padat penduduk yang memiliki angka kemiskinan tinggi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.