Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengkritik kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama empat bulan pertama 2025. Menurutnya, rata-rata capaian program kementerian tersebut masih di bawah 30 persen.

"Kami minta para menteri untuk meningkatkan kinerjanya, karena 4 bulan pertama kinerjanya masih di bawah 30%, rata-ratanya hanya di 15%,"* kata Rifqi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan, beberapa program tercatat masih 0 persen alias belum berjalan. Sementara itu, hanya satu program penyelesaian sengketa lahan yang menunjukkan capaian di atas 20 persen.

"Artinya selama 4 bulan terakhir, Direktorat Jenderal direktorat jenderal tersebut belum melakukan kerja apapun," ujar Rifqi.

Ia menyebutkan, kendala anggaran memang menjadi tantangan, namun tetap tidak dapat menjadi alasan atas capaian yang rendah tersebut.

"Biasanya anggarannya plus minus Rp9 triliun, sekarang ini jadi Rp6 triliun, itu pun diblokir menjadikannya tinggal Rp4 triliun," katanya.

Meski demikian, Rifqi juga memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR-BPN yang mulai membuka informasi pengaduan masyarakat secara lebih transparan. Ia mengaku baru kali ini melihat keterbukaan tersebut selama dua periode duduk di Komisi II.