Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh nama yang diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional, termasuk Presiden Kedua RI Soeharto, memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan gelar tersebut. 

Penjelasan ini disampaikan Saifullah menyusul ramainya pembicaraan publik terkait kembali diusulkannya Soeharto sebagai calon penerima gelar kehormatan tersebut.

"Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,"  kata Saifullah dalam keterangannya. 

Hal ini disampaikannya usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Saifullah menjelaskan bahwa pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu alasan normatif yang memperkuat pengusulan nama Soeharto.

"Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR nya sudah dicabut," jelasnya. 

Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan kajian bersama berbagai pihak, termasuk akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan dan memfinalisasi daftar calon pahlawan yang diajukan oleh pemerintah daerah. 

"Di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh mulai dari akademisi, sejarawan, juga tokoh masyarakat yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah itu. Setelah itu, kami akan lanjutkan ke Dewan Gelar," kata Saifullah.