Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah bergerak cepat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. 

Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan haji berjalan secara maslahat (sesuatu yang mendatangkan kebaikan), aman, khusyuk, dan sehat bagi seluruh jamaah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait kesiapan pelaksanaan ibadah haji, yang digelar secara daring pada Kamis (1/5/2025).

"Kita sinergikan semuanya, bagaimana manajemennya agar pelaksanaan haji tetap berjalan baik, jamaah menjadi haji mabrur, jamaah puas, serta ramah lansia dan disabilitas," kata Pratikno dalam keterangannya. 

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memastikan kelancaran seluruh aspek penyelenggaraan haji, mulai dari pembiayaan hingga pelayanan di tanah suci.

"Dari aspek maslahat, ini mencakup pembiayaan dan pengelolaan dana haji. Dari aspek keselamatan, mencakup kelayakan pesawat udara, layanan embarkasi-debarkasi, jalur cepat (fast track), serta perlindungan WNI," kata Pratikno. 

Selain itu, kekhusyukan mencakup pembinaan jamaah, akomodasi dan transportasi nyaman, serta bimbingan manasik. 

Sementara aspek kesehatan mencakup vaksinasi, layanan medis, dan konsumsi yang layak. 

Dalam rapat tersebut, turut dibahas kesiapan layanan fast track di Bandara Soekarno-Hatta, Adi Soemarmo, dan Juanda, pengecekan kelayakan pesawat (ramp check), serta penyelesaian visa jamaah.

Pemerintah juga tengah mengkaji agar proses penyembelihan daging Dam (hewan kurban jamaah) dapat dilakukan di dalam negeri, guna meningkatkan efisiensi dan manfaat. Selain itu, vaksinasi bagi calon jamaah menjadi salah satu prioritas menjelang keberangkatan.

Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H/2025 M yang telah ditetapkan Kementerian Agama, jamaah akan mulai memasuki asrama haji pada 1 Mei 2025. 

Keberangkatan gelombang pertama dijadwalkan pada 2 Mei menuju Madinah, disusul gelombang kedua yang berangkat ke Jeddah mulai 17 Mei.

Tahun ini, Indonesia mendapat kuota sebesar 221.000 jamaah. Untuk mendukung pelayanan, pemerintah juga menyiapkan 4.420 petugas haji atau 2 persen dari jumlah jamaah, serta fokus pada penyelesaian rute penerbangan, skema tanazul di Mina, dan mitigasi kepadatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Untuk jangka pendek, kita harus mengawal haji tahun ini dengan baik. Untuk jangka panjang, kita siapkan skenario agar tantangan saat ini tidak berulang. Setelah pelaksanaan haji selesai, kita bahas lebih lanjut perbaikan ke depan," jelas Pratikno. 

Diketahui, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri.