Realisasi Pembangunan IKN Sedot Anggaran Sebesar Rp26,7 Triliun
EkonomiNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati onferensi Pers Realisasi APBN 2023, di Kemenkeu, Jakarta. Foto: TVRIJakartanews/Yohanes Abimanyu

Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagggunaan anggaran sebesar Rp27,4 triliun. Nilai tersebut terbagi menjadi dua variable yaitu pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, realisasi belanja sebesar Rp23,8 triliun.

"Rp23,8 triliun untuk infrastruktur terutama komplek dari istana kemudian kawasan inti pemerintah pusat, kemudian tower rumah susun untuk ASN dan pertahanan keamanan," kata Sri Mulyani, kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2023).

Sri Mulyani menambahkan pembangunan infrastruktur IKN meliputi pembangunan jalan tol IKN, jembatan, pembangunan bendungan sepaku semoi untuk air bersih dan penanganan banjir.

Sedangkan pembangunan non infrastruktur yaitu untuk pembangunan fungsi koordinasi perencanaan, pemindahan IKN, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan terutama untuk Polri dan operasional dari Otoritas IKN.

Menurutnya, pada tahun 2022 belanja negara untuk IKN sebesar Rp5,5 triliun, selanjutnya di tahun 2023 belanja mengalami peningkatan yaitu Rp26,7 triliun. Dan untuk tahun 2024, belanja IKN akan lebih besar yaitu Rp40,6 triliun.

"Ini terutama untuk basic infra dan sampai kemudian IKN-nya bisa terbangun," imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak akan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja. Sisanya, pembangunan Nusantara akan dikerjakan oleh sektor swasta.

"Untuk pembangunannya (IKN) memang kita biayai 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, swasta," kata Jokowi dalam acara Groundbreaking Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI) di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). (Yohanes Abimanyu)