Jakarta, tvrijakartanews – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Ibu Kota saat ini belum optimal. Ia mengungkapkan, dua persoalan utama yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah lemahnya komunikasi dari pihak manajemen RSUD dan minimnya tenaga medis yang tersedia. Hal itu disampaikan Kenneth usai mengikuti rapat kerja Komisi C bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan jajaran direktur utama RSUD di Gedung DPRD DKI Jakarta.

"Kemarin saya menemukan bahwasannya sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk tapi tidak ada komunikasi," kata Kenneth dikutip Kamis (28/5/2025).

Ia menyoroti masih lemahnya respons petugas RSUD terhadap pasien yang menunggu di instalasi gawat darurat (IGD) maupun ruang rawat. Menurut dia, tidak jarang masyarakat ditempatkan di ruang tunggu atau ruang transit tanpa penjelasan yang jelas dari pihak rumah sakit.

"Masyarakat ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau menunggu ruang IGD. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa. Makanya kadang-kadang suka ada komplain, masyarakat merasa ditelantarkan. Coba lah untuk jujur, ngomong apa adanya. Terus masyarakat juga harus diedukasi dengan baik," ujarnya.

Kenneth juga meminta manajemen RSUD untuk segera menyampaikan kendala kekurangan tenaga medis kepada Dinas Kesehatan dan DPRD DKI, agar dapat dicarikan solusi bersama. Ia mencontohkan kondisi RSUD Cengkareng yang disebut mengalami kekurangan SDM secara signifikan.

"Kalau memang butuh, tambah. Pokoknya penekanan saya, saya garisbawahi, masyarakat ini jangan menjadi korban karena permasalahan internal," tegas anggota Fraksi PDI-P tersebut.

Sebagai bentuk evaluasi, Kenneth mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap kinerja RSUD. Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan rotasi atau mutasi terhadap direktur utama RSUD yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal.

"Nanti kalau memang begini terus kan, pasti kan kita bisa merekomendasikan, mungkin ada rotasi dan lain-lain. Kita rekomendasi kepada gubernur, supaya diganti orangnya, dirotasi atau apa," pungkasnya.