Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Kebudayaan Indonesia (Menbud), Fadli Zon mengatakan anggaran penulisan ulang sejarah Indonesia sebesar Rp9 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ide penulisan ulang sejarah Indonesia berdasarkan hasil rapat Komisi X DPR RI sejak 7 bulan lalu atau rapat pertama sebagai Menbud. 

“(Anggaran penulisan sejarah Rp 9 miliar?) iya kurang lebih lah, (dari mana?) APBN lah, sudah beres itu sudah kita sampaikan sejak 7 bulan yang lalu saya pertama kali ke DPR,” kata Fadli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Fadli menuturkan target penulisan ulang sejarah Indonesia rampung pada bulan Juli 2025 menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 Tahun. Selain itu, pihaknya siap melakukan debat publik terhadap hasil penulisan sejarah tersebut.

"Sudah ada anggarannya, sudah mulai kalau nggak darimana. (Target selesai) tahun  ini, 80 tahun Indonesia merdeka, bulan Juli lah kira-kira. Di situ kita asik, kita debatlah di situ," tuturnya.

Menurut Fadli, Indonesia sudah 26 tahun tidak menulis sejarah, di mana menurut perhitungannya penulisan sejarah Indonesia dilakukan pada pemerintahan Presiden Habibie.

"Kita sudah 26 tahun tidak menulis sejarah itu, terakhir itu ditulis di masa pemerintahan Pak Habibie. Bahkan pemilu yang terakhir yang ditulis dalam sejarah kita itu pemilu tahun ‘97. Di pemilu ‘99 di era reformasi itu sama sekali tidak ada. Jadi justru kita harus menulis sejarah itu sebagai bagian bagi memori kolektif bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri menambahkan, penulis sejarah Indonesia ini dilakukan oleh para ahli dan sejarawan. Menurutnya, ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang terlibat.

"Ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang sejarah dan keahlian masing-masing yang sudah teruji. Mereka adalah guru besar, doktor, PhD yang memang membidangi sejarah. Kita targetkan mungkin bulan Juli kita akan uji publik," tandasnya.