Bogor, tvrijakartanews - Pemerintah Kabupaten Bogor berencana akan menerapkan program operasional sarana angkutan massal terintegrasi, dengan skema Buy The Service (BTS) .

Program tersebut bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Program tersebut juga merupakan salah satu upaya reformasi angkutan umum untuk mengatasi permasalahan kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menuturkan, penerapan transportasi massal dengan skema BTS yang digagas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini, menjadi langkah strategi penanganan kemacetan di Kabupaten Bogor.

“Bersama Kemenhub, minimal satu koridor bisa kita bangun dan tangani di bulan Februari 2024 dengan APBD,” ujarnya, Kamis 4 Januari 2024.

Menurut Asmawa, Kabupaten Bogor yang merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota, sehingga tentunya tidak terlepas dari kepentingan nasional

Sebab, masifnya aktifitas masyarakat setiap harinya seringkali menimbulkan sejumlah persoalan, salah satunya yakni kemacetan.

Atas dasar itu, untuk mengatasinya Pemkab Bogor tidak bisa sendiri, melainkan perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan stakeholder terkait lainnya.

"Ini juga merupakan tindaklanjut MoU yang telah disepakati sebelumnya oleh BPTJ dan Pemkab Bogor pada 29 September 2023 lalu," bener Asmawa.

“Semoga sinergi ini bisa memecahkan bersama sehingga penanganan transportasi secara pelan-pelan kita tuntaskan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah menjelaskan, rencana reformasi transportasi sudah dicanangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup), termasuk beberapa koridor yang akan dibangun.

Rencana operasional itu nantinya dimulai dari Cileungsi- Sentul, kemudian Bojonggede-Sentul Selatan, Bojonggede-Parung, Laladon-Jasinga, Ciawi-Cigombong dan Ciawi-Cisarua.

Sedangkan, untuk koridor tujuh yakni rute Ciparigi-Cibinong, berdasarkan hasil kajian koridor Ciparigi-Cibinong total sepanjang 11,47 km dan PP sepanjang 23,5 km dilengkapi dengan halte.

“Karena menyangkut dua wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, program ini sudah kita bahas juga dengan Organda melalui pola sosialisasi untuk menciptakan kesepahaman,” jelasnya.