Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah resmi mulai menyalurkan penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako pada bulan Juni ini sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa penebalan bansos diberikan kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli.

"Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli, ini salah satu bentuk atensi presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan," kata Gus Ipul dalam keterangannya usai memimpin rapat pimpinan di Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (11/6/2025). 

Penebalan bansos ini menyasar sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program BPNT. Diharapkan, tambahan bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat konsumsi rumah tangga yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, penyaluran bansos reguler untuk triwulan II tahun ini juga tengah berlangsung. Hingga saat ini, penyaluran bantuan sosial sembako telah mencapai 95,5 persen dari total 18.277.083 KPM, serta kepada 10 juta KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sisanya, sekitar 805 ribu KPM atau 4,5 persen masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), termasuk 654 ribu penerima PKH.

Kemensos juga membuka akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap penyaluran bansos melalui fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos. Proses pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan sekali demi meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat Bansos ini tepat sasaran. Jadi kita ada jalur formal, tapi kita juga ada jalur cek Bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek Bansos," jelas Gus Ipul. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran bansos kali ini juga menandai masa transisi dari penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Pergantian basis data ini dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan yang selama ini sering menjadi sorotan.

Menutup pernyataannya, Gus Ipul menegaskan bahwa anggaran bansos tidak dialihkan untuk program lain, termasuk Sekolah Rakyat. Sebaliknya, presiden justru memperkuat anggaran bansos melalui penebalan bantuan.

"Presiden merintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan malah ditambah sama presiden, yang jadi penting itu buat kita adalah bansos lebih tepat sasaran," jelasnya.