Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa negara dengan kekayaan alam melimpah seperti Indonesia sangat rentan menjadi sasaran kepentingan luar negeri jika tidak memiliki sistem hukum yang kuat. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato di hadapan 1.451 hakim yang dikukuhkan di Mahkamah Agung, Kamis (12/6/2025).

Menurut Prabowo, dalam sejarah peradaban manusia, negara-negara yang gagal membangun sistem hukum yang adil dan berwibawa cenderung mengalami konflik internal dan menjadi korban intervensi asing. Ia menegaskan bahwa kekayaan bukan jaminan kestabilan jika tidak disertai dengan hukum yang kokoh.

“Negara yang tidak memiliki sistem hukum yang mampu memberi keadilan biasanya tidak stabil, biasanya akan terjadi huru-hara bahkan perang saudara,” ujar Prabowo.

Ia mencontohkan konflik internasional yang terjadi karena perebutan sumber daya seperti air, lahan subur, dan energi. Dalam konteks ini, ia menyinggung konflik antara India dan Pakistan terkait akses terhadap sungai, yang disebutnya bisa memicu perang nuklir karena persoalan kelangsungan hidup.

Menurut Prabowo, logika tersebut berlaku secara global: bangsa yang tidak memiliki lahan atau air akan berusaha merebutnya dari bangsa lain. Hal serupa juga terjadi dalam perebutan mineral berharga dan energi, yang semakin dibutuhkan untuk menopang perekonomian negara-negara besar.

Ia menyebut bahwa Indonesia, dengan cadangan alam yang besar, harus bersiap terhadap segala kemungkinan tersebut. Negara hanya bisa bertahan jika semua elemen pemerintahan berjalan seimbang dan saling menguatkan, termasuk di dalamnya kekuasaan kehakiman.

“Bangsa yang punya, negara yang punya, sering digerogoti,” kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa kekuatan militer dan kepolisian saja tidak cukup, jika sistem hukum tidak berfungsi sebagai pelindung keadilan dan alat kontrol terhadap pelanggaran kekuasaan.

Dengan sistem hukum yang lemah, kata dia, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan terus menggerogoti bangsa dari dalam. Di tengah arus globalisasi dan kompetisi antarnegara, Indonesia membutuhkan pondasi hukum yang kuat agar tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh sebagai kekuatan besar dunia.

Prabowo menegaskan bahwa lembaga yudikatif tidak boleh menjadi titik lemah negara. Ia berharap para hakim yang baru dikukuhkan menjadi garda depan dalam menjaga keadilan, integritas, dan kedaulatan hukum nasional.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pembangunan negara tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan satu cabang kekuasaan. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif demi menjamin kelangsungan bangsa yang adil, stabil, dan sejahtera.

Prabowo menyampaikan bahwa negara-negara yang gagal umumnya adalah negara yang tidak mampu membangun keseimbangan kekuasaan. Ketika salah satu unsur pemerintahan lemah, maka sistem secara keseluruhan rentan runtuh.

“Tidak bisa eksekutif hebat, legislatif tidak bagus, yudikatif tidak bagus. It cannot to be done,” ujar Prabowo.

Ia mengingatkan bahwa sejarah negara-negara besar selalu menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil sebagai syarat mutlak keberhasilan. Tanpa hukum yang kuat dan independen, negara akan gagal memenuhi amanat konstitusi untuk melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya sebagai presiden tidak bisa bekerja sendirian. Ia memerlukan dukungan dari lembaga yudikatif yang kokoh dan berintegritas tinggi. “Saya sadar, kalau saya tidak didukung oleh yudikatif yang hebat, yang kuat, yang berintegritas, sangat sulit untuk saya melaksanakan tugas saya untuk rakyat,” katanya.

Lebih jauh, Prabowo mengaku menghormati tinggi peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi. Ia bahkan menyebut bahwa kehadirannya di acara pengukuhan ini adalah bentuk penghargaan pribadi terhadap institusi kehakiman.

“Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya. Saya merasa penting untuk hadir di setiap acara yang diselenggarakan oleh lembaga kehakiman, terutama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,” ucap Prabowo.

Pidato ini juga menandakan komitmen pemerintahan Prabowo dalam membangun tata kelola negara yang lebih berimbang dan transparan. Ia menilai kepercayaan rakyat tidak bisa dibangun hanya dengan retorika, melainkan melalui institusi yang kuat dan konsisten menjunjung nilai keadilan.

Sebagai penutup, Prabowo menyampaikan harapannya agar para hakim yang dikukuhkan menjadi pelindung rakyat kecil, berdiri tegak di atas hukum, dan tetap tidak tergoyahkan oleh pengaruh uang atau kekuasaan.