
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa DPR akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas nama-nama calon duta besar (dubes) yang telah masuk ke pimpinan DPR. Foto Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa DPR akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas nama-nama calon duta besar (dubes) yang telah masuk ke pimpinan DPR. Fokus utama penempatan dubes kali ini akan diarahkan ke negara-negara dengan dinamika geopolitik dan ekonomi yang tinggi.
"Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja," kata Hasanuddin saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Prosedur yang akan ditempuh bukanlah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) seperti biasa, melainkan pendalaman lewat forum RDP. Dalam forum tersebut, para anggota DPR akan mengevaluasi tugas pokok dan fungsi para calon serta target kinerja mereka di negara tujuan.
"Jadi bukan tes ya. Kami hanya memberikan semacam rekomendasi, penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyerahkan pindah tempat," ujar dia.
Menurut Hasanuddin, negara-negara yang sedang menjadi sorotan geopolitik seperti kawasan Timur Tengah akan menjadi prioritas penempatan. Di sisi lain, hubungan timbal balik ekonomi juga menjadi pertimbangan penting.
"Terutama negara-negara yang secara geopolitik, ya misalnya urusan Timur Tengah, itu harus mendapatkan fokus," jelasnya. Ia menambahkan bahwa negara seperti Amerika Serikat juga harus mendapatkan perhatian karena berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia.
Meski belum bisa menyebut nama-nama secara spesifik, Hasanuddin memastikan bahwa calon dubes tidak hanya untuk Amerika Serikat, tetapi juga untuk beberapa negara lain seperti Korea Utara dan Jepang.
"Nanti kalau saya sudah tahu, saya akan sampaikan secara khusus," ujarnya.
Terkait waktu pelaksanaan RDP, Hasanuddin mengatakan hal itu akan segera dilakukan sebelum masa reses DPR yang jatuh pada tanggal 24 atau 25 Juli 2025. "Insya Allah sebelum reses. Karena tanggal 24–25 kita sudah reses lagi kan," tuturnya.