
Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah
Serang, tvrijakartanews - Angka anak putus sekolah menjadi atensi utama Pemprov Banten dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, ada 50 ribu lulusan SMP yang tidak tertampung di tingkat SMA sederajat.
Terlebih di tahun ini, lulusan SMP sederajat ada 220.876 murid. Sementata kuota siswa SMAN sebanyak 24.700, SMKN berjumlah 34.128, serta sekolah swasta gratis sebanyak 85 ribu.
Kemudian ada asumsi 10 persen murid yang melanjutkan di madrasah aliyah. Sehingga menyisakan 50 ribu anak berpotensi putus sekolah.
Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengatakan, persoalan pendidikan di Banten sangat krusial. Hal ini yang menjadi dasar pihaknya memiliki kebijakan sekolah swasta gratis.
"Ketika yang ada di Banten ini sangat krusial dan butuh perhatian khusus. Makanya kita menggratiskan sekolah agar mereka di swasta," katanya, Kamis (3/7/2025).
Ia menerangkan, problem saat ini kewajiban anak sekolah hanya wajib belajar 9 tahun. Sehingga menyisakan 40 persen anak lulusan SMP sederajat tidak melanjutkan pendidikannya ke SMA sederajat.
"Persoalan yang ada selama ini 9 tahun sampai tingkat SMP, itu kurang lebih 1 persen yang tidak sekolah. Tapi yang ke SLTA itu 40 persen, problem ini," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya saat ini fokus pada menuntasan wajib belajar 12 tahun agar dapat meningkatkan sumber daya manusia. Targetnya bisa 90 persen anak lulusan SMP sederajat bisa melanjutkan jenjang pendidikan.
"Makanya sumber daya manusia kita ini sangat rentan, makanya kita dorong agar investasi pendidikan dituntaskan. Wasdikdas 12 tahun minimal 90 persenlah, 10 persen saja yang tidak sekolah, inikan 40 perden bayangkan ini jomplang sekali," jelasnya.