Tangsel, tvrijakartanews - Komisi VII DPR RI mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar mendapatkan perhatian strategis dari pemerintah guna meningkatkan kualitas produk di Indonesia.

Sebab, BSN merupakan lembaga yang sangat strategis dalam melakukan pengujian dan pengukuran terhadap seluruh komoditas yang dipakai oleh masyarakat Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan, saat ini kemampuan BSN sangat terbatas, apalagi anggaran yang diterima melalui APBN tidak dapat menunjang secara totalitas untuk membiayai semua kebutuhan.

"Anggaran BSN harus ditingkatkan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan," katanya, Jumat (4/7/2025).

Untuk itu, Saleh menyebut, Komisi VII DPR RI akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran BSN, sehingga lembaga ini dapat membeli alat-alat yang modern dan meningkatkan kesejahteraan pegawainya.

"Anggaran BSN harus di atas Rp15 triliun setahun," ucapnya.

Saat ini, anggaran BSN dinilai masih terlalu kecil untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengukur, pengujian, dan perlindungan konsumen. Kata Saleh, dengan anggaran hanya sekitar Rp150 miliar per tahun, dinilai olehnya tidak cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kalau cuma Rp150 miliar, ya tidak akan disegani, tidak akan punya wibawa sama sekali," tegasnya.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI juga meminta BSN untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra kerjanya, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

"BSN perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra kerjanya, sehingga mereka dapat taat patuh pada aturan yang diterapkan oleh BSN," tuturnya.