Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan, Presiden Prabowo Ingin Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono (kiri) dalam program Indonesia Bicara TVRI bertajuk "Sekolah Rakyat: Harapan Baru Pendidikan Merata" pada Jumat (4/7) lalu. Foto : Kemensos

Jakarta, tvrijakartanews - Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berupa Sekolah Rakyat siap diluncurkan bulan ini. 

Proyek pendidikan yang dirancang untuk memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin itu kini memasuki tahap akhir persiapan. Mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana telah hampir seluruhnya rampung.

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, dalam program Indonesia Bicara TVRI bertajuk "Sekolah Rakyat: Harapan Baru Pendidikan Merata" pada Jumat (4/7) lalu, menyampaikan bahwa pembangunan sekolah ini melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga.

"Untuk Sekolah Rakyat ini yang mempersiapkan bukan hanya Kemensos, tapi lintas kementerian. Alhamdulillah progresnya sesuai target," kata Agus Jabo dalam keterangan yang diketahui, Senin (7/7/2025). 

Ia mencontohkan salah satu lokasi Sekolah Rakyat di Magelang yang telah siap 98 persen. 

"Gedung, guru, siswa, kepala sekolah sudah siap. Rencananya 14 Juli mulai masa orientasi sebelum launching oleh Presiden," jelasnya. 

Manfaatkan Fasilitas yang Sudah Ada

Untuk tahap awal, lokasi sekolah rintisan memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi program tanpa perlu membangun dari nol.

Ini strategi jangka pendek. Nantinya, sekolah permanen akan dibangun merata di seluruh kabupaten/kota. 

"Penduduk miskin itu berada di Jawa, tetapi untuk sekolah rintisan ini, karena ini harus dipersiapkan secara cepat dan tidak mungkin membangun dari nol, kita menggunakan gedung-gedung yang sudah ada milik Kemensos, seperti sentra dan Pusdikkat. Mayoritas memang berada di Jawa dan Sumatera," jelas Agus Jabo. 

Agus menambahkan, saat ini pemerintah tengah menilai usulan lahan dari daerah sebelum diserahkan kepada Kementerian PUPR untuk pengecekan kelayakan. Presiden Prabowo menetapkan standar bahwa lahan ideal seluas 8,2 hektare, dengan minimal 5 hektare, milik pemerintah, serta aman dari potensi bencana.

Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah untuk memutus siklus kemiskinan antar-generasi. Data Kemensos menunjukkan bahwa 76 persen keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak mampu menyekolahkan anak mereka karena faktor ekonomi.

"Pak Presiden ingin supaya dengan Sekolah Rakyat ini bisa memutus transmisi kemiskinan. Semua anak Indonesia harus sekolah, sehat, pintar. Kalau orang tuanya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak," jelasnya. 

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Agus menceritakan banyak keluarga penerima manfaat yang terharu hingga menitikkan air mata saat anak-anak mereka dinyatakan diterima di Sekolah Rakyat.

"Mereka rata-rata bilang sambil menangis, tidak ingin anaknya bernasib sama. Bahkan di Temanggung, saking bahagianya sampai sujud di kaki Pak Menteri," kata Agus Jabo. 

Total Anggaran Rp2 Triliun, Target 500 Ribu Siswa

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat. Setiap titik pembangunan sekolah permanen membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. 

Sementara sekolah rintisan saat ini hanya menggunakan empat kelas dan akan dialihfungsikan untuk layanan sosial jika siswa sudah dipindah ke sekolah permanen.

"Kalau lahan itu milik Kemensos, nanti bisa dilanjutkan sebagai sentra layanan sosial. Kalau milik Pemkab/Pemkot bisa difungsikan untuk layanan sosial daerah," jelas Agus Jabo. 

Ke depan, Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem boarding school atau asrama, yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Satu sekolah dirancang untuk menampung minimal 1.000 siswa.

"Rencananya satu rombel 25 siswa, kebutuhan gurunya sekitar 1.544 guru untuk 100 titik. Kalau SD 600, SMP 300, SMA 300, bisa 1.200 siswa dalam satu lokasi," katanya. 

Dengan target membangun 500 sekolah, pemerintah berharap dapat mencetak setidaknya 500 ribu anak-anak unggul dari keluarga miskin di seluruh Indonesia.

"Bayangkan kalau nanti ada 500 sekolah dengan masing-masing 1.000 siswa, kita akan punya 500 ribu anak-anak unggulan yang berasal dari keluarga miskin," katanya.