
Menko Polkam Budi Gunawan menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2 persen. Foto Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2 persen. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Budi saat rapat kerja bersama para menteri koordinator Kabinet Merah Putih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Berdasarkan hasil survei bulan Juni 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2 persen,” kata Budi dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, survei tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh nilai positif atau rapor biru pada lima aspek utama, yakni sosial budaya (95,1 persen), keamanan nasional (83,1 persen), stabilitas politik (70,8 persen), penegakan hukum (67,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen).
Dalam kesempatan yang sama, Budi memaparkan sejumlah capaian Kemenko Polhukam. Salah satunya terkait keberhasilan desk koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang diklaim telah mencegah potensi kerugian negara hingga Rp 1,3 triliun.
“Telah berhasil diungkap 62 kasus besar dengan 891 tersangka, nilai barang bukti sebesar Rp 11,5 triliun, dan kerugian negara yang berhasil dicegah sekitar Rp 1,3 triliun,” ujarnya.
Barang bukti dari kasus-kasus tersebut mayoritas berupa hasil tembakau, tekstil, narkoba, barang elektronik, makanan dan minuman, obat-obatan, serta kosmetik.
Tak hanya itu, Budi juga menyinggung upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementeriannya. Menurut dia, nilai dana negara yang berhasil diselamatkan dari berbagai tindakan pencegahan mencapai Rp 18,5 triliun.
“Desk koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola mencatat penyelamatan dana negara sebesar Rp 18,5 triliun. Target kami, indeks persepsi korupsi dapat meningkat dari 37 menjadi 43 pada tahun 2026,” jelasnya.
Adapun untuk bidang pemberantasan narkoba, Budi menyebut pihaknya berhasil mencatat rekor pengungkapan besar dalam beberapa operasi penting.
“Operasi menonjol termasuk penggagalan pengiriman dan pengungkapan dua ton sabu di Batam senilai Rp 5 triliun, serta penyitaan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 126,84 triliun,” kata dia.
Ia menambahkan, dari berbagai upaya pemberantasan narkoba tersebut, diperkirakan sebanyak 30 juta jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika.