Jakarta, tvrijakartanews – Pemerintah Indonesia menyatakan masih optimistis menghadapi rencana Amerika Serikat yang akan memberlakukan tarif 32 persen untuk sejumlah komoditas dari Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (CPO) Hasan Nasbi mengatakan, ruang negosiasi masih terbuka berdasarkan pernyataan terbaru dari Presiden AS, Donald Trump. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025), Hasan menegaskan bahwa pemerintah masih bekerja keras untuk meredam dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa keputusan AS menunda pemberlakuan tarif dari 9 Juli ke 1 Agustus memberi sinyal positif.

“Dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini, untuk diturunkan,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, saat ini tim negosiator Indonesia telah berada di Washington DC dan akan segera melanjutkan pembicaraan dengan otoritas perdagangan AS. Pemerintah juga berharap hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi modal sosial untuk mencapai kesepakatan baru.

“Tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC,” kata Hasan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah memegang prinsip kerja sama yang setara dan terbuka. Selain itu, penundaan jadwal tarif menjadi sinyal bahwa AS belum menutup peluang dialog.

“Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi. Dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi,” lanjut Hasan.

Meski begitu, Hasan mengingatkan bahwa informasi teknis secara lengkap akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian setibanya di Washington DC. Publik diminta bersabar menunggu update resmi.

“Nah untuk keterangan lengkapnya nanti mohon bersabar teman-teman. Kita tunggu Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sampai di DC dan bisa menyampaikan update kepada kita semua,” ujar dia.

Hasan menegaskan bahwa langkah diplomasi ekonomi ini bukan respons spontan, melainkan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.