Jakarta, tvrijakartanews - Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin meminta aparat Kepolisian, TNI, dan pejabat pemerintah netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sebagai respon dari deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah Satpol PP di Garut untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

“Kita minta aparat Polri, TNI, pejabat pemerintah betul-betul netral,” kata Gus Imin Jumat, 5 Januari 2024.

Gus Imin menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, pelanggaran tersebut merusak agenda nasional karena Pemilu merupakan agenda nasional dan bukan agenda kelompok tertentu.

“Ya tentu, pelanggaran pemilu ini sekali lagi harus kita laporkan ke Bawaslu. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran rusak agenda nasional, pemilu itu bukan agenda kelompok, pemilu itu agenda nasional yang merusak adalah yang menghianati agenda nasional kita,” kata Ketua Umum PKB itu.

Soal pembelaan Satpol PP Garut yang menyebut aparat yang melakukan deklarasi merupakan pegawai honorer, Muhaimin menyebut yang bersangkutan tetap menggunakan seragam dan ada di lingkungan ASN. Sehingga, kata dia, mereka juga harus netral.

Cawapres dari Koalisi Perubahan ini mengungkapkan, jika Satpol PP tidak netral maka sangat berbaya bagi jalannya pesta demokrasi ini.

“Tentu saja kalau Satpol PP enggak netral gimana bahayanya kita ini? Pilih kasih, gambar yang didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan, ini harus dilawan, pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan menanggapi video yang viral di media sosial soal sejumlah pegawai Satpol PP Garut mendeklarasikan dukungan secara tidak langsung terhadap Gibran. Dalam narasi video disampaikan, mereka menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.

Agus mengatakan, pihaknya menyayangkan kejadian tersebut. Terlebih, Satpol PP Garut telah melakukan ikrar netralitas dalam Pemilu 2024.

"Kami sudah dapat informasi itu. Tentunya kami sangat menyayangkan, karena baru tadi kami ikrar netralitas. Saat ini kaitan dengan video tersebut sedang kami proses dengan provost Satpol PP Garut," kata Tubagus

Dia menegaskan bahwa Satpol PP akan bergerak cepat menangani persoalan tersebut dengan memanggil setiap orang yang ada di video. Soal kapan waktu video tersebut dibuat, pihaknya juga akan mendalami lebih lanjut.

"Kami belum bisa memastikan kapan video itu dibuat, namun kemungkinan sebelum pelaksanaan ikrar. Untuk pengambilan videonya diperkirakan di salah satu pos yang ada di pusat kota, sekitar pengkolan, Jalan Ahmad Yani," ucap Agus.

Dia mengungkapkan, status seluruh pegawai dalam video bukan ASN, PNS, atau Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Mereka memang anggota Satpol PP, status mereka di kami ini Sukwan," kata Agus.

Meski status mereka bukan ASN, Tubagus tetap menyayangkannya karena mereka mengatasnamakan dan menggunakan seragam Satpol PP. Namun, dia kembali menegaskan belum mengetahui dengan pasti kronologinya video tersebut dibuat.

"Kami pastikan Satpol PP netral, karena itu, tadi kami buat ikrar," tandasnya.