Jakarta, tvrijakartanews - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 63 titik di seluruh Indonesia, pada Senin (14/7). 

Program pendidikan rintisan ini merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata dan inklusif.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang disebutnya berhasil mengorkestrasi implementasi gagasan Presiden hingga terwujud dalam bentuk nyata.

"Saya (ucapkan) terima kasih ke Pak Menko ya yang mengorkestrasi, menerjemahkan gagasan Presiden ini tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan," kata Gus Ipul dalam keterangan yang diketahui, Selasa (15/7/2025). 

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Jawa Barat.

Gus Ipul menambahkan, meski persiapan dilakukan dalam waktu relatif singkat, koordinasi yang solid antar-kementerian membuat berbagai tantangan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat melibatkan banyak pihak. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi penanggung jawab operasional, sementara sejumlah kementerian dan lembaga lain seperti Kemenko PM, Kemenko PMK, Kemensesneg, Kantor Staf Presiden, serta BP Taskin berperan sebagai Tim Pengarah. 

Adapun kementerian teknis seperti Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkes, hingga Kementerian PU dan Kemenkeu tergabung dalam Tim Pembina.

"Pertama kali sekolah ini dirilis itu adalah Pak Menko Muhaimin Iskandar di Istana Bogor waktu itu. Usai kita diundang rapat terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sejak itulah kita bertemu berulang, bertemu berulang dan alhamdulillah, kita sampai pada titik ini," ungkap Gus Ipul. 

Sekolah Rakyat memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat maupun daerah yang telah dinyatakan layak fungsi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seperti di Bogor, kapasitas sekolah ditentukan berdasarkan hasil survei dan rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan yang sama, Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemensos dan seluruh instansi yang terlibat. 

Ia menilai sarana dan prasarana yang tersedia di Sekolah Rakyat sudah sangat lengkap dan siap menunjang kegiatan belajar mengajar. Mulai dari asrama, tempat tidur, ruang kelas, laboratorium, UKS, OSIS, ruang makan, dapur, hingga modul pembelajaran berbasis teknologi digital, semuanya sudah siap. Ini menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak. 

"Kita sangat bangga kepada Pak Mensos, kepada seluruh kementerian yang terlibat. Semua sarana yang diberikan untuk sekolah di sini, di Sentra Terpadu Inten Soeweno ini sangat siap untuk dimulai belajar mengajar Sekolah Rakyat beserta 100 titik lainnya," kata Cak Imin. 

Ia berharap, keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi model inspiratif bagi upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

"Insya Allah sampai awal Agustus akan ada 100 titik (Sekolah Rakyat rintisan) dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung," kata Cak Imin.