
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo ( Foto : Rachmat Wiajya)
Jakarta,tvrijakartanews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo menanggapi soal Adanya Praktik Pungutan liar (Pungli) dalam rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ia menilai jika memang hal itu terjadi maka harus dibuktikan, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
"Kalau ada pelanggaran prosedur itu maka ini harus dibuktikan dan ketika memang ada bukti tentu harus ditindaklanjuti secara konkret dan kemudian paling penting adalah ini bisa disampaikan kepada masyarakat,"kata Rio saat di temui di Gelanggang Olahraga, Jakarta Timur, Kamis (17/7/2025).
Rio menegaskan, bahwa dalam rekrutmen PPSU ada yang namanya diskresi dimana penilaian penilaian yang subjektif dan objektif yang sesuai dengan kapasitas sumber daya orang yang dibutuhkan. Bahkan, dalam hal Pungutan liar ( (Pungli) ini tidak di halalkan dalam proses tersebut.
"Tetapi kalau ada pelanggaran prosedur seperti misalnya penguntan liar karena ini memang diharamkan dalam proses rekrutmen PJLP ataupun PPSU maka itu harus ditindak-tindak hanya saja buktinya harus dipastikan,"tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengakui adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di ibu kota. Apalagi Aksi tidak terpuji ini ditemukan sendiri oleh Pemerintah DKI.
"Bukan dugaan (soal pungli perekrutan PPSU), udah dari awal kita udh ngomong (ada pungli dalam perekrutan PPSU)," kata Rano keterangannya di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, hal seperti ini tak bisa di pungkiri lagi, pasalnya persoalan pungli dalam rekrutmen PPSU menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi sampai tuntas. Bahkan, ia menyebut sudah menyampaikan soal dugaan pungli ini saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Sejumlah pelamar PPSU diminta membayar puluhan juta rupiah agar bisa diterima.
"Ya nggak bisa ditutupi ada, dan kita udah ngomong itu harus diberantas," ucapnya.
"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita udah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gtu jadi langsung ditindak aja,"tambahnya.
Menyikapi hal ini, ia berjanji akan mengerahkan jajarannya untuk mencari oknum yang melakukan pungli tersebut.
"Iya lah (pelaku pungli dicari),"tutupnya.