Pandeglang, tvrijakartanews - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, hingga saat ini belum menetapkan jadwal konkret untuk Pilkades serentak 2025. Menurut keterangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkades serentak, namun pelaksanaannya masih tergantung keputusan dari Kemendagri.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan dari Kemendagri, " kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,Taufik Muslim kepada wartawan, Sabtu (19/07/2025).

Alhasil, 116 dari 326 Desa Yang ada di Kabupaten Pandeglang saat ini di isi oleh Penjabat (PJ) Kepala desa,yang dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan masyarakat.

" Kami sudah beberapa kali menanyakan dengan berbagai pertimbangan, pertama Penjabat terlalu lama bisa memberikan efek kurangnya pelayanan kepada masyarakat, " ujarnya.

Padahal, lanjut Taufik, sejak awal tahun 2025,Pemerintah daerah telah menyiapkan konsep tahapan pilkades serentak.

" Jika tidak bisa dilaksanakan tahun ini, maka anggaran yang 2,5 Miliar dari DPMPD dan 800 juta dari Kesbangpol akan di geser untuk kebutuhan pembangunan yang lain di anggaran perubahan mendatang, " tuturnya.

Belum diketahui pasti kapan Kemendagri akan mengirimkan instruksi final. Pemkab Pandeglang telah mengirimkan surat permohonan dan sedang menunggu peluncuran resmi instruksi tersebut. Tanpa surat ini, tahapan seperti penetapan E‑KTP pemilih, distribusi surat suara, hingga penetapan TPS tidak dapat dimulai.

" Banyak Sekali yang menanyakan soal pilkades ini, terutama dari kalangan aktivis. Mungkin mereka juga punya analisa sendiri, PJS ini kan ada ketidakpastian hukum, " pungkasnya.

Pemkab Pandeglang telah siap secara administrasi dan anggaran, namun penyelenggaraan Pilkades serentak masih tertahan karena menunggu instruksi resmi dari Kemendagri. Jika instruksi turun segera, diharapkan proses Pilkades bisa dimulai tahun ini—terutama untuk menjawab tantangan legitimasi dan pelayanan di desa.

"Harapannya, petunjuk pelaksana dari Kemendagri dapat Segera turun pada tahun 2025 ini, sehingga Pilkades dapat digelar secara fair dan efektif, " harapnya.