Jakarta, tvrijakartanews – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dievaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Ia menilai model pemilihan langsung saat ini membuat proses konsolidasi pemerintahan di daerah berjalan lamban.

“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD,” ujar Muhaimin dalam pidatonya pada puncak Hari Lahir ke-27 PKB di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, meski usulan ini menantang dan berpotensi mendapat penolakan, PKB berkomitmen mendorong sistem politik nasional yang lebih efisien dan mendukung percepatan pembangunan.

(Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak Harlah ke-27 PKB. Foto M Julnis Firmansyah)

“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad, tujuannya satu: efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga menegaskan keseriusan partainya dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai lima tahun ke depan akan menjadi masa penting dalam reformasi tata kelola pembangunan nasional.

“PKB yang telah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Presiden Prabowo bertekad akan terus menjadi garda terdepan bagi kelangsungan dan keberhasilan seluruh program-program pemerintahan 2024–2029,” tegas Muhaimin.

Ia menambahkan bahwa PKB dan pemerintah juga telah menyepakati penerjemahan gagasan-gagasan ideologis ke dalam bentuk program teknokratis di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu fokusnya adalah mendorong lahirnya undang-undang sistem politik nasional yang mendukung pembangunan cepat dan adil.

“Kami meyakini sepenuhnya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, lima tahun yang akan datang akan terjadi perubahan besar bagi model dan cara kerja pembangunan kita,” ujarnya.

Muhaimin turut menyinggung polemik pemisahan Pilkada dengan Pemilu yang masih belum disepakati oleh seluruh partai politik. “Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman hanya penundaan pemilihan DPRD saja. Yang lain gak setuju,” ucapnya.

Ia pun berharap masa pemerintahan Presiden Prabowo mampu melahirkan sistem demokrasi yang efektif dan berorientasi pada keadilan serta kemakmuran bagi rakyat Indonesia.