Jakarta, tvrijakartanews – Pemerintah akan meluncurkan program rumah subsidi secara masif mulai September 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Maruarar menyebut peluncuran akan dilakukan serentak di berbagai kota dengan target awal minimal 25 ribu unit.

“Yang pertama tadi saya laporkan bahwa kami membuat acara di bulan September, yaitu acara launching rumah subsidi. Rencananya secara masif di bulan September,” ujar Maruarar kepada wartawan dikutip Kamis (31/7/2025).

Menurut dia, program ini menjadi terobosan penting karena untuk pertama kalinya kuota rumah subsidi mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit pada tahun ini.

“Karena rumah subsidi ini pertama kali kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200 ribuan, tahun ini ada 350 ribu,” jelasnya.

Maruarar menambahkan, pemerintah juga telah menyusun skema alokasi rumah subsidi bagi kelompok masyarakat tertentu seperti petani, nelayan, buruh, guru, hingga pekerja media. Langkah ini diambil untuk memastikan rumah subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Dan pertama kali dibagi, kita ada pengalokasian buat petani 20 ribu (unit), buat nelayan 20 ribu (unit), buat juga buruh 20 ribu (unit), kemudian juga buat teman-teman media 3 ribu (unit), buat supir sementara ini sudah dialokasikan 8 ribu (unit), kemudian buat guru juga 20 ribu (unit), dan berbagai macam masyarakat lainnya,” papar dia.

Tak hanya program rumah subsidi, Maruarar juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Program ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan ditujukan untuk membantu sektor hulu, seperti pengembang dan kontraktor.

“Saya melaporkan persiapan KUR perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada Kredit Usaha Rakyat untuk perumahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, skema ini akan didukung oleh konsorsium lembaga pemerintah dan BUMN, termasuk Danantara, serta dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Jadi dari segi supply, itu ada support nanti buat developer, buat kontraktor, itu bisa dengan jumlah yang signifikan,” pungkasnya.