
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Fikri Febriansyah saat ditemui di lobi DPRD Pandeglang ( sumber : Tb Agus Jamaludin )
Pandeglang, tvrijakartanews - Gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto mengenai pendirian Sekolah Rakyat mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan, termasuk dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Fikri Febriansyah menyampaikan apresiasi terhadap langkah tersebut, namun juga memberikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan di lapangan.
Menurut Fikri, konsep Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu adalah langkah positif dalam upaya pemerataan pendidikan nasional.
“Luar Biasa ya, kami menyambut baik inisiatif Presiden ini. Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi konkret untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan pendidikan layak,” ujar Fikri Febriansyah, saat ditemui di Gedung DPRD, Kamis (31/07/2025).
"Kami di DPRD Kabupaten Pandeglang secara penuh mendukung langkah Presiden terkait Sekolah rakyat ini, " sambungnya.
Politisi partai Gerindra ini menegaskan, percepatan pembangunan sekolah rakyat di Pandeglang ini harus segera dilakukan melalui kolaborasi antara DPRD dan Pemda Pandeglang. Agar dapat segera apa yang dibutuhkan pemerintah pusat bisa terealisasi.
"Karena di provinsi banten ini sudah ada sekolah rakyat yang dibangun maupun sudah berjalan, jangan sampai Kabupaten Pandeglang ini terbelakang," harapnya.
Fikri berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat ini, bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, khususnya bagi warga kurang mampu.
"Pendidikan sangat penting, untuk menjadikan Indonesia emas 2045 melalui sumberdaya masyarakat kita, " tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang saat ini tengah melobi Kementerian Sosial agar tahun 2025 bisa dibangunkan Sekolah Rakyat di Daerah Tersebut. Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan Pemkab Pandeglang dalam rangka mengurangi angka anak putus sekolah atau anak tidak sekolah karena faktor ekonomi.
Plt Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pandeglang Iik Ihromi mengatakan, saat ini Pemkab Pandeglang Tengah melakukan pendekatan kepada Kemensos agar bisa segera dibangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang.
"Kalau sesuai wacana tahun 2025 ini, Kemensos melalui Kementerian PU akan membangun Sekolah Rakyat di Tangerang. Sedangkan Kabupaten Pandeglang itu di tahun 2026," katanya.
Iik menjelaskan, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Wawan Setiawan, serta Asda II Setda Pandeglang Nuriah langsung melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial. Tujuannya melakukan lobi.
"Ibu Bupati mengajukan permohonan agar di tahun 2025 ini juga bisa dibangunkan Sekolah Rakyat. Jadi tidak harus menunggu tahun berikutnya," katanya.
Lebih lanjut Iik Mengungkapkan, Tahap pertama yang diusulkan dibangun untuk tingkat sekolah SMA. Selanjutnya menyusul tingkat SMP dan SD.
"Untuk lahannya sudah disiapkan di tiga lokasi. Pertama itu di Kecamatan Cimanggu, Sobang dan Kecamatan Cadasari," katanya.
Dari tiga lahan yang diajukan, Iik menyatakan, tim dari pusat lebih tertarik membangun Sekolah Rakyat di Kecamatan Cadasari.
"Hal itu setelah melihat secara langsung lokasi lahannya. Untuk di Kecamatan Cadasari lahannya lebih datar sedangkan kalau yang di Sobang dan Cimanggu lahannya tidak rata," katanya.
Apabila melihat dari lahan, besar kemungkinan Sekolah Rakyat akan dibangun di Cadasari. Tahap awal memfasilitasi untuk tingkat SLTA saja.
"Adapun untuk target daya tampung siswa di Sekolah Rakyat sebayak 1000 siswa. Dari tingkatan SD, SMP SMA," katanya.
Namun Iik Menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini baru sekedar wacana. Belum ada kepastian nya.
"Calon siswa yang layak untuk masuk menjadi siswa SR yang termasuk di desil 1 (sangat miskin) , desil 2 (miskin). Dan kalau masih memungkinkan bisa menyasar di desil 3 (hampir miskin)," Imbuhnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri rencananya akan mulai diluncurkan pada akhir tahun 2025, dengan pilot project di lima provinsi prioritas. Pemerintah pusat menargetkan 1.000 sekolah berdiri dalam dua tahun ke depan.