
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Kantor PGI, Salemba Raya, Jakarta Pusat. Foto Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Kantor PGI, Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kemakmuran bangsa tidak hanya melalui kepemimpinan politik yang kuat, tetapi juga dengan menjaga kerukunan di tengah kemajemukan.
Ketua Umum PGI, Pendeta Jacky Manuputty, menjelaskan bahwa pertemuan membahas berbagai isu strategis, khususnya terkait intoleransi yang belakangan ini kembali merebak di sejumlah daerah.
"Kami tadi membahas persoalan intoleransi, beberapa kasus yang merebak belakangan ini. Kita punya concern bersama agar rajutan kebangsaan tetap kuat. Kasus-kasus intoleransi harus ditangani maksimal, baik dari aspek hukum maupun perundang-undangan," ujar Jacky kepada wartawan dikutip Selasa(05/08/2025).
Selain membahas penanganan hukum, pertemuan juga menyentuh pentingnya peran negara dalam proses pemulihan pasca-konflik. Termasuk penanganan trauma, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban.
“Kami membicarakan supaya rajutan-rajutan kebudayaan juga dilakukan. Pemerintah mengelola aspek hukum, sementara kami dari lembaga keumatan dan kebudayaan menjaga kerukunan serta membantu para korban,” lanjutnya.
Jacky juga menilai Wapres Gibran memiliki komitmen kuat terhadap isu intoleransi, berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.
“Komitmen Pak Wapres sangat kuat ya, belajar dari pengalaman Pak Wapres ketika di Solo. Tapi menurut beliau tidak semua tempat sama, treatment-nya harus berbeda,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga menyoroti masalah minimnya guru agama di beberapa daerah. Persoalan ini dinilai bisa menjadi pemicu kesalahpahaman antarumat beragama jika tidak ditangani secara serius.
“Pak Wapres berjanji untuk secara serius membicarakan itu—bagaimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodir kebutuhan guru agama ini,” kata Jacky.
Ia berharap hasil pertemuan ini bisa menjadi dasar bagi implementasi kebijakan konkret ke depan.
“Yang pasti, kepastian kehadiran negara baik lewat kehadiran langsung maupun dalam proses hukum, legislasi, keamanan, dan rekonstruksi sosial menjadi sangat penting,” tuturnya.
Wapres Gibran hadir didampingi Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Dadan Wildan.

