Jakarta, tvrijakartanews — Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi publik yang disampaikan secara damai. Hal ini ia sampaikan setelah mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Prabowo mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan para ketua umum partai politik serta pimpinan DPR dan MPR untuk merespons keresahan masyarakat.

“Saudara-saudara sekalian, saya juga akan minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik,” kata Prabowo.

Salah satu langkah yang diambil DPR adalah mencabut sejumlah kebijakan yang memicu kontroversi, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Mereka sekarang sudah akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Selain itu, para ketua umum partai politik juga mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dianggap membuat pernyataan keliru. “Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” kata dia.

Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan publik. “Kepada Pemerintah, saya juga sampaikan agar semua kementerian dan lembaga menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi secara langsung,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tengah situasi yang memanas. “Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada Pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” ucapnya.

Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. “Kita perbaiki kekurangan yang ada di Pemerintahan dan di negara kita,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa kritik dari masyarakat adalah masukan penting bagi pemerintah. “Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika ada tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, dan korban jiwa, itu adalah pelanggaran hukum dan negara wajib hadir,” tegasnya.