
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi untuk melakukan perbaikan sejumlah fasilitas publik yang terdampak aksi unjuk rasa. Foto : Istimewa
Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, pada Selasa (2/9), membahas langkah perbaikan sejumlah fasilitas publik yang terdampak aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Terkait pertemuan itu, Pramono menjelaskan, Pemprov DKI saat ini tengah memperbaiki berbagai fasilitas, mulai dari halte Transjakarta, stasiun MRT, hingga sarana penunjang jalan raya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), yakni di kawasan Senen dan di depan Polda Metro Jaya.
"Dalam kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat," kata Pramono dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, hasil kajian terbaru menunjukkan total kerugian akibat kerusakan fasilitas publik mencapai Rp80 miliar. Angka tersebut mencakup perbaikan dua JPO, kerusakan CCTV di sejumlah titik, serta 18 traffic light yang harus diganti.
Menanggapi hal itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan pihaknya siap membantu. Sesuai arahan Presiden, Kementerian PU berkomitmen untuk bergotong royong memperbaiki fasilitas publik di Jakarta.
"Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari," tegas Dody.
Ia menambahkan, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh provinsi. Sebagian anggaran tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki dua JPO di Jakarta.
"Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini," jelasnya.

