Serang, tvrijakartanews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama DPRD telah menyelesaikan rapat finalisasi APBD 2025 Perubahan.

Hasilnya ada pemberlakuan efisiensi kegiatan untuk menopang visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekda Banten, Deden Apriandhi mengatakan, efisiensi Pemprov mencapai Rp116 miliar. Duit tersebut 90 persen bersumber dari pemotongan belanja pegawai.

"Ada efisiensi tambahan Rp116 miliar, 90 persen dari belanja pegawai. Termasuk Tukin tapi tidak secara utuh ya," katanya, Senin (8/9/2025).

Ia menerangkan, tunjangan kinerja (Tukin) akan menjadi sasaran efisiensi 2 hingga 5 persen. Namun kebijakan tersebut bagi ASN yang kinerjanya tidak mencapai target.

"Kita lihat dari kinerja pegawai. Maksimal 2 sampai 5 persen. Kita akan lihat dari kinerja 2 bulan pengurangannya di situ," terangnya.

Deden menjelaskan, ada beberapa indikator penilaian khusus untuk pemotongan Tukin. Sehingga ASN harus menerima apabila tukinnya dipotong, karena disesuaikan pola kerja.

"Ada indikator penilaian, seseorang patut full (penuh) atau dikurangi," jelasnya.