Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru dalam kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pada Senin (8/9/2025). (Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
Jakarta, tvrijakartanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri baru yang dilantik Presiden Prabowo Subianto segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Hal ini juga berlaku bagi para menteri yang dicopot untuk segera menyampaikan LHKPN.
"Setiap Penyelenggara Negara, selain berkewajiban melaporkan LHKPN-nya secara periodik pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan, atau pensiun," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Budi menjelaskan, kewajiban menyampaikan LHKPN merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
Aturan tersebut menetapkan bahwa LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut.
Dia menambahkan, KPK juga terbuka untuk melakukan perbantuan dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN tersebut.
"LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap, maka akan dipublikasikan melalui website https://elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang Penyelenggara Negara," ucap Budi.
Adapun, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
Mereka yang terkena reshuffle adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Namun, Prabowo baru melantik tiga menteri baru untuk mengisi tiga pos kementerian, yakni Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Sementara, posisi Menpora dan Menko Polkam masih dibiarkan kosong.
Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf, serta dibantu oleh Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dengan demikian, Prabowo kini memiliki empat menteri baru yang siap bertugas.
