Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/9/2025). (Foto: istimewa).
Jakarta, tvrijakartanews – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa sebanyak 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, jumlah tersebut meningkat 565 unit dibandingkan data per 8 September lalu, yang telah mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.
"Progres capaian Badan Gizi Nasional sampai hari ini, alhamdulillah hari ini sudah tercatat ada 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan per tanggal 8 September, minggu lalu. Dan ini sudah mencakup di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan juga 7.022 kecamatan," ucap Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Kendati demikian, Dadan mengakui masih ada lima kabupaten yang belum terjamah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yakni di Pegunungan Arfak, Papua Barat; Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT); Maibarat dan Tamraw, Papua Barat Daya; dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim).
Lebih lanjut, Dadan menambahkan, SPPG merupakan instrumen penting penyerapan anggaran. Bahkan, setiap SPPG dapat menyerap anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan.
"Jadi setiap satu SPPG berdiri, maka otomatis dalam satu bulan akan terserap antara Rp 900 (juta) sampai Rp 1 miliar. Jadi kenapa SPPG ini penting sekali? Perhatikan penyerapan anggaran pada tanggal 8 September, kami baru menyerap Rp 13,2 miliar, sekarang Rp 15,7 miliar," jelas dia.
Dadan menjelaskan bahwa saat ini terdapat 12.897 SPPG berstatus potensi bakal beroperasional dan 9.632 dalam proses verifikasi pengajuan.
Jumlah ini meningkat setelah adanya kebijakan follow back atau reset, di mana sekitar 5.000 SPPG yang sebelumnya berstatus persiapan dikembalikan ke tahap pengajuan.
"Kami sedang sinkronisasi data sehingga totalnya setelah selesai akan dibuka kembali tanggal 20 September. Jadi tinggal 5 hari lagi kami sedang sinkronisasi data mana mitra-mitra yang serius bekerja atau mana-mana mitra-mitra yang hanya booking titik. Jadi ini akan disampaikan kembali nanti pada tanggal 20 (September) yang ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia," ucapnya.
