Jakarta, tvrijakartanews - Sebanyak 6.118 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan aksi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (ojol) di kawasan Gedung DPR/MPR RI dan Monas, Rabu (17/9/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan ribuan aparat disiagakan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran penyampaian aspirasi publik.

"Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 6.118 personel," kata Susatyo dalam keterangannya di Jakarta. 

"Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," jelasnya. 

Susatyo mengimbau massa aksi untuk menyampaikan pendapat secara tertib serta menghindari tindakan anarkis seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, maupun menutup jalan. 

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," tegasnya. 

Polisi juga menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas secara situasional. Masyarakat diimbau menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan menggunakan jalur alternatif. 

"Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami," kata Susatyo. 

Ia menambahkan, aparat yang bertugas tidak dibekali senjata api dan akan melayani massa aksi dengan pendekatan humanis serta profesional. 

Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap informasi hoaks yang berpotensi memicu keresahan.

Menurut informasi yang diketahui, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebutkan gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi dua titik utama aksi ribuan pengemudi ojol.

Dalam aksinya, para pengemudi membawa tujuh tuntutan, antara lain meminta agar RUU Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026, penetapan potongan aplikator maksimal 10 persen, pengaturan tarif antar barang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang selama ini diambil aplikator, serta mendesak Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.