Jakarta, tvrijakartanews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ia menegaskan, sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan modal penting bagi kemajuan negara.

“Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan income per kapita minimal 14 ribu US dolar per orang, itu sangat mungkin seperti diprediksi oleh banyak lembaga dunia,” kata Tito pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip Rabu (17/9/2025).

Tito menjelaskan, setidaknya ada tiga syarat penting yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju, yakni jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, serta bentangan wilayah yang luas.

Kombinasi ketiga faktor ini dapat mendukung peningkatan produksi sehingga memperkuat ekonomi.

Menurut dia, tidak banyak negara yang memiliki ketiga syarat tersebut.

“Siapa [negara] yang mampu yang menguasai produksi terkuat dia akan mendominasi,” kata Tito.

Dari tiga faktor tersebut, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan SDM yang berkualitas. Pasalnya, tak sedikit negara yang memiliki SDA terbatas, tetapi mampu menjadi negara maju karena ditopang SDM yang unggul.

“Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang saat ini tengah dirasakan Indonesia. Momentum ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan non-produktif.

Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dioptimalkan melalui pembangunan manusia yang sehat, terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan.

Untuk itu, Mendagri mengingatkan Pemda untuk tidak hanya mengandalkan kekayaan SDA, tetapi juga memperkuat program peningkatan kualitas generasi muda.

“Bagaimana kita membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki kemampuan skill, terdidik, terlatih, sehat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menegaskan, pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan kependudukan tidak hanya terkait pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga memastikan kualitas keluarga dari hulu hingga hilir.

“Kalau keluarga kita baik-baik saja insyaallah nanti ekonomi juga baik, inflasinya juga baik, negara juga baik dan itu fondasi utama bagi Kementerian kita adalah kekuatannya dari keluarga,” ujar Wihaji.

Lebih lanjut, Wihaji memaparkan adanya 30 indikator PJPK yang perlu diperhatikan Pemda. Indikator tersebut mencakup penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Ia menegaskan, indikator-indikator ini perlu masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pelaksanaannya dapat terukur dan berkesinambungan.