Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Tingkat Menteri terkait perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada Jumat (26/9).

Selama ini, bantuan sosial (bansos) dan subsidi disalurkan melalui berbagai kartu yang dikelola masing-masing instansi. 

Namun, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mendorong penyederhanaan dan integrasi program berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran.

"Ini salah satu momentum kita untuk mencoba melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran," kata Gus Ipul, dalam keterangan resminya yang dikutip, Sabtu (27/9/2025). 

Gus Ipul menjelaskan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapat amanat mengampu dua program prioritas pengentasan kemiskinan, yakni Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian.

"Dalam RPJMN, kami diberi tugas sebagai pengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Tapi sekali lagi, ini juga harus bekerja sama dengan Kementerian-kementerian yang lain," katanya. 

Kartu Usaha Afirmatif menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, khususnya dengan mendukung pelaku UMKM agar mampu meningkatkan pendapatan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Lebih jauh, Gus Ipul berharap integrasi program bansos dapat mendorong kemandirian masyarakat.

"Mari kita mengubah mindset mengikuti arahan Presiden. Bansos sementara, berdaya itu selamanya," tegasnya. 

Dukungan terhadap langkah ini juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. Ia menilai penggunaan DTSEN penting untuk memastikan bansos lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat program pemberdayaan.

"Graduasi ini menjadi cara baru dalam kita mengatasi kemiskinan dengan paradigma pemberdayaan sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita benar-benar memiliki dampak pemberdayaan sehingga pada akhirnya nanti, tujuan akhirnya Adalah hanya para lansia dan difabel yang mendapatkan bantuan sosial," jelas Muhaimin. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, turut menyatakan dukungan.

"Kami sangat mendukung upaya untuk penyederhanaan berbagai kartu ini," kata Rini. 

Selain Kementerian Sosial, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kemenko PM, Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, KemenPANRB, Kemendikbudristek, Kemenag, Kementerian Kehutanan, Kemkomdigi, Kemendagri, BPS, serta BPKP.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, dengan strategi terpadu antara penyaluran bansos yang terintegrasi dan program pemberdayaan masyarakat.