Serang, tvrijakartanews - Kebijakan Gubernur Banten tentang penyelenggaraan sekolah swasta gratis mendapat kritikan dari pemerhati pendidikan.

Pasalnya, pendidikan bagian dari akses yang harus didapatkan masyarakat, tanpa terkecuali karena bagian dari amanat Undang-Undang.

Akademisi Untirta, Elvin Bastian menilai hingga saat ini program sekolah swasta gratis belum menghasilkan output karena baru dimulai. Meski demikian tetap harus diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

"Pendidikan dan kesehatan itu basis. Tapi kalau dalam jangka pendek, (program sekolah swasta gratis belum berdampak, ini investasi panjang," katanya, Selasa (30/9/2025).

Ia menyebutkan, kebijakan sekolah swasta gratis bagian dari investasi panjang pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045.

Oleh karena itu, pendidikan gratis harus mampu menghasilkan skil, sesuai dengan keunggulan wilayah asal sekolah. Mengingat kabupaten kota di Banten memiliki keunggulan masing-masing.

"Output yang harus berdampak, daerah Banten ada daerah jasa, daerah agraris. Pendidikan harus melahirkan skil agar Banten bisa berkembang," ucapnya.

Ia menyatakan, ujung dari pendidikan harus memiliki dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga angka kemiskinan di Banten dapat menurun.

"Pendidikan basis untuk mensejahterakan, ketika pendidikannya tinggi dan menginvestasikan secara keilmuan pasti akan terangkat," ungkapnya.

Untuk menyelaraskan kebijakan, Gubernur Banten diminta agar mengkoordinasikan kabupaten kota untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat TK, SD dan SMP yang berkualitas. Dengan begitu, akan terjadi kesinambungan dengan kualitas sekolah gratis.

"Misi harus sampai, gubernur harus bisa menekan kewenangan kabupaten kota, bisa dikoordinasi agar menyelenggarakan pendidikan yang bagus. Harus diingat, ini bukan hanya visi gubernur, ini visi kita buat Banten lebih maju," jelasnya.