Jakarta, tvrijakartanews - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar untuk melakukan pengecekan terhadap pembangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia merupakan keputusan yang tepat.

Menurut Cucun, penugasan kepada Muhaimin menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan dan kelayakan infrastruktur pesantren, sekaligus bukti bahwa negara hadir untuk lembaga pendidikan keagamaan.

"Tentu kami apresiasi respons Presiden Prabowo terkait mitigasi terhadap infrastruktur pesantren, dan terkait instruksi presiden kepada Gus Muhaimin untuk mengecek infrastruktur pesantren-pesantren guna mencegah terjadinya kecelakaan seperti di Al Khoziny," kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/10/2025). 

Cucun juga mengapresiasi langkah cepat Cak Imin yang langsung berkoordinasi dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/10). 

Pertemuan tersebut membahas pembangunan pondok pesantren yang belum memenuhi standar keselamatan dan kelayakan bangunan.

"Langkah cepat Gus Muhaimin yang menemui Menteri Agama dan Menteri PU, saya kira sangat bagus. Ini sekaligus lagi, membuktikan bahwa negara sudah hadir ikut mensupervisi," kata Cucun. 

Cucun pun menilai, penunjukan Muhaimin sebagai koordinator pengecekan infrastruktur pesantren juga tepat secara kultural. Sebab, Muhaimin dikenal dekat dengan kalangan pesantren dan merupakan cucu dari KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

"Karena itu, Cak imin merupakan orang yang tepat untuk ditunjuk karena beliau memahami permasalahan infrastruktur pesantren," katanya. 

Cucun menegaskan, pemerintah memang perlu hadir memberikan pendampingan dan supervisi kepada pesantren yang melakukan pembangunan, terutama dalam hal konstruksi dan keamanan bangunan.

Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, tetapi keberadaannya harus dijaga oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat membantu melalui supervisi dari Kementerian PU dan Dinas PU di daerah. 

"Kita ketahui pesantren adalah lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat, dan Ponpes butuh kehadiran pemerintah," kata Cucun. 

"Jadi memang sudah seharusnya Pemerintah ada, hadir ikut mensupervisi tata cara membangun," tambahnya. 

Ia berharap koordinasi antara Menko PM, Kementerian Agama, dan Kementerian PU dapat berjalan efektif agar seluruh pesantren di Indonesia memiliki infrastruktur yang aman dan layak bagi para santri.

"Jadi dengan langkah Presiden yang menunjuk Gus Muhaimin, kemudian langsung gerak cepat bertemu Menteri Agama, Menteri PU, artinya negara telah hadir, negara sudah ikut mensupervisi, ikut membantu," jelas Cucun.