Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kadin DKI Minta Capres Terpilih Perhatikan Pembangunan di Daerah
EkonomiNewsHot
Redaktur: TVRI Jakarta Portal Team

Ketua Umum Kadin DKI Diana Dewi hadir dalam Dialog Bersama Capres Bahas Program Ekonomi Visi Indonesia Emas 2045. Foto: tvrijakartanews/ John Abimanyu)

Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi meminta calon presiden terpilih untuk memperhatikan isu pembangunan di daerah. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

“Kami meminta para capres memperhatikan pembangunan kota sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi. Jadi, visi pembangunan dengan sudut pandang pemerataan di kota dan kabupaten harus digarisbawahi,” kata Diana kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Diana menambahkan saat ini pembangunan belum merata di berbagai daerah lain. Sementara pembangunan di Jakarta berkembang pesat dibandingkan di daerah. Sehingga masih ada kesenjangan.

"Pembangunan di DKI Jakarta yang mampu membuat pelaku usaha memiliki daya saing global dan talenta unggul juga perlu diimplementasikan pada pembangunan di daerah," tuturnya.

Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kadin DKI Jakarta memfasilitasi dialog bersama calon presiden (capres) yang berfokus pada pembahasan Visi Indonesia Emas 2045.

Acara yang akan diselenggarakan pada Kamis (11/1) itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha dan publik mengenai visi dan misi serta program ekonomi para calon Presiden RI 2024-2029 dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kadin menyoroti tantangan perekonomian dari dalam dan luar negeri yang berpotensi memengaruhi target pertumbuhan perekonomian, termasuk pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Oleh sebab itu, visi, misi, maupun program ekonomi yang ditawarkan para capres diharapkan oleh dunia usaha dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis serta sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam acara dialog tersebut, Kadin juga melibatkan berbagai asosiasi industri lintas sektor, perusahaan anggota, dan para pengusaha daerah. Hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas, fokus pada pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas politik jangka panjang.