Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menemukan pasangan proses perizinan berusaha di setiap daerah memiliki regulasi yang berbeda. Perbedaan kebijakan perizinan berusaha yang berbeda membuat para investor banyak mengeluh karena masih banyak pungutan liar (pungli).

"Kami selalu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang terkadang berbeda dengan kebijakan Pusat. Sehingga ada biaya-biaya diluar regulasi jadi beursaha lebih besar," kata Dian kepada wartawan di kawasan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Dian menilai pemerintah daerah terkesan tidak mendukung upaya investasi yang masuk ke daerah. Ini terlihat pemerintah daerah seolah-olah tidak tahu atau tidak melihat adanya praktek pungli yang dilakukan oknum “LSM”.

“Saya merasakan tidak semua pemerintah daerah mendukung investasi masuk, dengan membiarkan bila ada yang tadi saya sebutkan "LSM",” ucapnya.

Menurutnya, tata cara pengelolaan di daerah tidak tersistem dengan baik seperti yang dilakukan di DKI Jakarta yang sudah tersistem dengan baik mengenai perizinan berusaha.

“Karena saya merasakan DKI Jakarta sudah tersistem sehingga saya mewakili kadin-kadin daerah itu menginginkan nanti pemerintah pusat kalau ada kebijakan ke bawah apakah sudah berjalan atau belum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan kehadiran investor ke daerah juga membawa dampak positif bagi serapan tenaga kerja. Tidak mungkin para pengusaha membawa tenaga kerja dari pusat, kebanyakan warga setempat direkrut sebagai karyawan.

“Kita tidak mungkin mempunyai tenaga kerja yang kita bawa dari pusat, pasti teman-teman dipekerjakan di daerah dan mereka juga yang menikmati,” tambahnya.

Oleh karena itu, Kadin DKI Jakarta berharap para Capres agar memperhatikan pembangunan kota sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, kami mengharapkan visi pembangunan dari sudut pandang pemerataan dan berkeadilan di setiap kota/kabupaten dan juga harus digarisbawahi," pungkasnya.