Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) bersinergi dengan pemda dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MGB).

Sebab, ia menilai keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pelaksanaan MBG, terutama dalam aspek pengawasan dan evaluasi terhadap SPPG.

“Saya mengimbau seluruh Kepala SPPG untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemerintah daerah. Di wilayah aglomerasi, pemda memiliki tanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi, sedangkan di wilayah terpencil, pemda bertanggung jawab menentukan titik lokasi dapur,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Di satu sisi, Dadan turut menyampaikan apresiasi kepada para pelaksana di lapangan, terutama kepala SPPG, ahli gizi dan mitra serta relawan yang menjadi ujung tombak keberhasilan program MBG.

Dadan mengeklaim, Indonesia saat ini menjadi negara dengan pertumbuhan SPPG tercepat di dunia, menandakan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Menurut dia, hingga tahun 2026, alokasi anggaran untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp 268 triliun, dengan lebih dari 30.000 mitra terdaftar. Dari jumlah tersebut, 11.504 di antaranya telah lolos verifikasi dan sisanya masih dalam proses verifikasi. Setiap harinya, terdapat 150 hingga 200 SPPG baru yang terverifikasi dan siap beroperasi.

"Kemajuan tersebut menjadi langkah penting dalam menanggapi fakta bahwa sekitar 60 persen anak Indonesia belum memiliki akses rutin terhadap menu bergizi akibat keterbatasan ekonomi keluarga," ucap Dadan.

Karena itu, BGN kembali menegaskan komitmennya bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi negara dalam membangun generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

"Kolaborasi yang kuat antara BGN pusat, pemerintah daerah, dan SPPG menjadi fondasi utama keberlanjutan program serta ketepatan sasaran penerima manfaat," imbuh dia.