Jakarta, tvrijakartanews – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan berbagai capaian nyata di sektor penegakan hukum. Pemerintah dinilai berhasil memperkuat ketertiban sosial, memulihkan kepercayaan publik, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Langkah-langkah tegas terlihat dalam pemberantasan narkoba, judi daring, dan korupsi, yang selama ini menjadi tantangan utama stabilitas hukum di Indonesia.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menyebutkan bahwa selama Januari hingga Mei 2025, Bea Cukai telah menangani 679 kasus narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan total barang bukti mencapai 6,46 ton.

“Ini bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam memerangi peredaran narkoba di jalur masuk ke Indonesia,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

Senada dengan itu, Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK Brigjen Moh Irhamni mengungkapkan bahwa Desk Pemberantasan Narkoba PPATK berhasil mengungkap 30 kasus besar sejak akhir 2024 hingga Agustus 2025, dengan nilai penyelamatan mencapai Rp12,6 triliun.

“Pendekatan berbasis analisis transaksi keuangan menjadi alat efektif untuk memutus jaringan narkoba,” kata Brigjen Irhamni.

Upaya tegas pemerintah dalam menindak perjudian daring juga menunjukkan hasil signifikan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa transaksi judi online turun lebih dari 80 persen pada kuartal pertama 2025.

“Penurunan ini sangat berarti karena membatasi ruang gerak aktivitas judi daring yang selama ini merugikan masyarakat,” jelas Ivan.

Dampak ekonomi dari pemberantasan judi online pun mulai terasa. Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat menyebutkan bahwa kebijakan tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,12 persen pada kuartal II 2025.

“Langkah tegas pemerintah bukan hanya soal hukum, tapi juga berdampak positif pada perekonomian nasional,” katanya.

Dalam pengawasan dunia digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi melaporkan telah menangani lebih dari 1,3 juta konten judi online di berbagai platform sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025.

“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak konten ilegal di dunia maya,” ungkap Dirjen Komdigi Alexander Sabar.

Sementara itu, di bidang pemberantasan korupsi, pemerintah menegaskan komitmen tanpa pandang bulu. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria mengatakan, sejak Oktober 2024, lebih dari 80 orang tersangka korupsi telah ditetapkan, termasuk sejumlah pejabat tinggi negara.

“Ini menandai babak baru yang serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Survei Litbang Kompas memperkuat tren positif tersebut. Sebanyak 73,6 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Dengan sederet capaian tersebut, tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo menjadi pondasi penting bagi reformasi hukum nasional. Publik berharap kebijakan tegas dan transparan ini terus berlanjut demi mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan berdaya saing.