Gubernur Pramono Anung Datangi KPK, Konsultasi Masalah Lahan RS Sumber Waras dan Tiang Monorel
NewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). (Foto: istimewa).

Jakarta, tvrijakartanews - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkonsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan tiang monorel Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Menurut dia, lahan RS Sumber Waras sudah terbengkalai lebih dari satu dekade.

"Dalam kesempatan ini, kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari tahun 2014," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jakarta sudah menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lahan di RS Sumber Waras.

Namun, Pemerintah Provinsi Jakarta tetap perlu berkonsultasi dengan KPK agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan rumah sakit.

"Kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit," ujar Pramono.

Di satu sisi, Pramono juga mengatakan bahwa tanah RS Sumber Waras tak mungkin dijual karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahannya sudah naik hampir dua kali lipat dari harga pembelian pada 2014.

Oleh karena itu, ia ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan rumah sakit sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadi sekali lagi, tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk rumah sakit sehingga dengan demikian bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Selain itu, Pramono juga membahas mengenai tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said. Menurut dia, tiang-tiang monorel di jalan tersebut perlu dibersihkan setelah permasalahan hukumnya rampung.

"Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera tata, dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026," ujar Pramono.