Jakarta, tvrijakartanews - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN. Komunikasi tersebut dijalin sebagai langkah pencegahan kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Kami membangun komunikasi politik. Tim hukum dari pasangan Ganjar-Mahfud dan pasangan AMIN telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan kecenderungan kecurangan secara terstruktur masif dan sistematis," kata Hasto, Kamis, 11 Januari 2024.

Ia menjelaskan dalam komunikasi tersebut pihaknya bakal bekerja sama dengan masing-masing pendukung in untuk mencegah adanya kecurangan. Menurut Hasto, rakyat harus berdaulat dalam usaha mencegah kecurangan.

"Pengalaman jatuhnya Pak Harto menunjukkan intimidasi dengan cara apapun ketika itu menyakiti rakyat, ketika itu menculik rakyat, maka rakyat juga akan melakukan perlawanan," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aria Bima mengakui pihaknya berkomunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin, juga dengan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Komunikasi. Saya juga komunikasi. 01-02-03, kami komunikasi," ujar dia.

Selain itu, dia menyebut bahwa pihaknya memiliki pendapat yang sama dengan kubu Anies-Muhaimin terkait Pilpres 2024. Mereka yakin Pilpres 2024 akan berlangsung dalam dua putaran.

"Saya kira, untuk melihat putaran kedua, itu yang kami yakini dengan 01. Karena 02 terlalu yakin 1 putaran. Kami dengan 01 tidak yakin 1 putaran, pasti 2 putaran," ucap Aria.

Aria juga mewanti-wanti masyarakat tak terpengaruh dengan penggiringan opini lewat survei Pilpres 1 putaran.

"Jadi, jangan sampai ada upaya menggiring opini lewat survei 1 putaran. Seolah-olah itu demokratis. Sementara aspek di dalam implementasi 1 putaran itu adalah kerja aparat. Ini yang bahaya," tuturnya.

Dia juga mengingatkan agar aparat tak dipergunakan untuk memobilisasi dukungan terhadap salah satu kandidat.

"Kami sepakat, jangan sampai oknum aparat dipakai untuk memobilisasi dukungan dengan pembenaran prakondisinya adalah lembaga survei," tegas Aria.