Jakarta, tvrijakartanews — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan langkah strategis memperkuat infrastruktur pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia. Melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah menetapkan standar keamanan dan kelayakan bangunan pesantren sebagai bagian dari agenda prioritas nasional bidang pendidikan keagamaan.

Penandatanganan yang digelar di Gedung Heritage Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu disaksikan langsung oleh Menko Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Langkah ini menjadi bukti sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah dalam memastikan pesantren mendapat dukungan teknis dan administratif yang memadai, termasuk dalam perizinan, sertifikasi, dan pendampingan pembangunan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen kementeriannya untuk memastikan seluruh pondok pesantren memiliki infrastruktur yang aman, sehat, dan berstandar nasional.

"Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama agar ruang belajar para santri aman dan nyaman,” ujar Dody di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU akan melakukan assessment keandalan bangunan di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak. Pemerintah daerah juga didorong mempercepat proses perizinan dan sertifikasi, dengan dukungan layanan hotline dan pendampingan lapangan dari Dinas PU setempat.

Menurut Cak Imin, program ini merupakan implementasi langsung arahan Presiden Prabowo pasca tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menjadi titik evaluasi besar terhadap keamanan infrastruktur pendidikan agama.“

"Presiden Prabowo menginginkan bantuan diberikan secara lebih luas, namun prioritas utama adalah pesantren yang memang sangat membutuhkan agar anak-anak didik kita belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” kata Cak Imin.

Fokus bantuan tahap pertama akan diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dan kondisi ekonomi terbatas. Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi bagi santri, agar semangat gotong royong di pesantren dapat diubah menjadi keahlian teknis yang terstandarisasi dan tersertifikasi resmi.“

"Kalau Kementerian Agama menjadi penjaga nilai moral, pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan, maka kami di Kementerian PU menjadi jembatan teknis agar pembangunan ini berjalan seirama. Kita tidak hanya membangun gedung, tapi juga ruang belajar yang memuliakan manusia,” tutur Dody.

Program penguatan infrastruktur pesantren ini menjadi bagian dari capaian nyata satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menitikberatkan pada pemerataan kualitas pendidikan dan keselamatan santri. Pemerintah menargetkan seluruh pesantren di Indonesia dapat memiliki standar bangunan yang kuat, layak huni, dan berkelanjutan dalam dua tahun ke depan.

Dengan langkah ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi generasi penerus bangsa.