
Pemerintah meluncurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang menyasar sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Foto Sekretariat Presiden
Jakarta, tvrijakartanews – Pemerintah meluncurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang menyasar sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan BLT tambahan sebesar Rp300.000 per KPM per bulan selama tiga bulan dapat direalisasikan lewat efisiensi anggaran dari kegiatan nonproduktif dan realokasi ke program yang lebih produktif. Bantuan ini terpisah dari BLT reguler yang disalurkan Kementerian Sosial untuk 20,88 juta KPM.
"Efisiensi itu kan kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 hingga desil 4," ujar Prasetyo dikutip Minggu (18/10/2025).
Penyaluran BLT Kesra dijadwalkan dimulai Senin (20/10/2025) dan akan dilakukan melalui dua mekanisme: Himbara (bank-bank milik negara) dan PT Pos Indonesia.
Selain BLT, pemerintah juga meluncurkan Program Magang Nasional sebagai terobosan memperluas kesempatan kerja. Pada tahap pertama, program ini diikuti oleh 20.000 lulusan perguruan tinggi (fresh graduate maksimal 1 tahun).
"Ini kan bagian dari upaya kita memang bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan membuka kesempatan kepada adik-adik (fresh graduate)," kata Mensesneg.
Peserta magang akan ditempatkan di berbagai perusahaan swasta, BUMN, lembaga pemerintah, dan Bank Indonesia. Tujuannya memberi pengalaman kerja nyata yang berpotensi berlanjut menjadi penempatan tetap di perusahaan terkait.
Pemerintah juga memproyeksikan gelombang II pada November dengan tambahan 80.000 peserta.
Seluruh peserta menerima uang saku bulanan yang disesuaikan dengan standar upah minimum kabupaten/kota, serta perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kematian (JKM) — tanpa potongan dari uang saku pemerintah.
Hingga kini tercatat 1.668 perusahaan telah mendaftar menawarkan 26.181 lowongan, dan 156.159 pelamar sudah mendaftar mengikuti program ini.