Tangerang, tvrijakartanews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah menentukan arah pembangun daerah selama lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Setidaknya ada lima isu strategis yang dibahas dan akan difokuskan pada penguatan modal dasar daerah. Arah kebijakan tersebut menjadi upaya nyata untuk menjawab tantangan dan peluang menuju Indonesia Emas 2045.

“Isu strategis yang kita hadapi sangat kompleks, mulai dari pengangguran terbuka, kemiskinan, hingga tantangan bonus demografi. Karena itu, kami menyiapkan langkah-langkah yang terarah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan ekonomi masyarakat, memperluas infrastruktur, serta memperkuat sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan,” ungkap Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, dikutip Rabu (22/10/2025).

Lima isu strategis utama yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Tangerang meliputi tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Kelima isu strategis ini kami terjemahkan ke dalam visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing. Visi ini bukan hanya slogan, melainkan arah kerja nyata seluruh jajaran pemerintah daerah,” tambahnya.

Untuk menjawab isu tersebut, Pemkab Tangerang telah menetapkan sejumlah program prioritas RPJMD 2025–2029, yaitu PRIMA (Pemerintahan Inovatif, Maju, dan Smart), PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), TUNAS (Talenta Unggul Generasi Sehat), SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak), dan SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah, dan Berkesinambungan).

“Melalui program-program ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya melalui kebijakan, tetapi lewat pelayanan yang nyata dan berdampak,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi layanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Pemanfaatan teknologi harus menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik. Warga cukup datang ke kantor kecamatan, bahkan sebagian layanan sudah bisa diakses dari ponsel mereka,” jelasnya.

Seluruh unsur masyarakat, DPRD, dunia usaha, dan lembaga pendidikan diajak untuk bersinergi membangun Kabupaten Tangerang yang semakin sejahtera dan berdaya saing.