Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (24/10), membahas sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang kesejahteraan sosial.

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial," kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Seperti dilansir dari keterangan resminya, Sabtu (25/10/2025). 

Gus Ipul menjelaskan, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan sesuai mandat prioritas Presiden Prabowo.

"Pertama adalah soal data karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia," jelasnya. 

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

DTSEN merupakan integrasi dari berbagai basis data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral," kata Gus Ipul. 

Menurut Gus Ipul, data yang terpadu akan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih kuat.

"Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur," katanya. 

Ia menambahkan, melalui sistem data yang akurat, program bantuan sosial (bansos) akan disalurkan lebih efisien dan diikuti dengan program pemberdayaan agar penerima manfaat bisa mandiri.

"Kami nanti akan tindaklanjuti dengan pertemuan tim untuk membuat target-target, di mana setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga yang menerima Bansos naik kelas, mereka tidak lagi menerima Bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan, itu yang kedua," ungkapnya. 

Selain itu, Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Sekolah Rakyat. Saat ini terdapat tiga titik Sekolah Rakyat Rintisan yang menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial di wilayah Jakarta.

"Sekolah Rakyat ini disamping yang sekolah tentu warga Jakarta ya, nanti kita harapkan Pak Gubernur memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen," katanya. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tersebut.

"Yang pertama untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya," kata Pramono. 

Lanjut Pramono mengatakan, nantinya lahan dari Pemprov DKI, sedangkan pembangunan dilakukan pemerintah pusat melalui APBN. Ia menilai kolaborasi ini sebagai contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau itu bisa dilakukan, maka ini adalah bentuk sinergi yang baik sekali," tambahnya. 

Selain itu, Pramono juga menyatakan dukungannya terhadap upaya integrasi data sosial ekonomi agar penyaluran program menjadi lebih tepat sasaran.

"Untuk itu kami dengan senang hati bersedia untuk membuka semua data yang kami miliki. Seperti yang teman-teman tahu bahwa KJP, KJMU, pemutihan Ijazah untuk difabel, lansia dan sebagainya," katanya. 

Pramono turut menyoroti pentingnya penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan sebagai layanan satu pintu bagi masyarakat.

"Kalau itu bisa dilakukan sekali lagi maka Jakarta ini akan menjadi role model untuk penyelesaian hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidakberuntungan, penanganan sekolah," katanya.