Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan lahan seluas 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang, Banten.

"Luas tanah itu kurang lebih secara keseluruhan ada 10 hektare, namun dari 10 hektare tersebut ada 6,8 hektare yang memang kami siapkan untuk Sekolah Rakyat," kata Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta dalam keterangan resmi di Jakarta yang ditulis, Jumat (31/10/2025). 

Menurut Nico, lahan yang dimiliki Kemenkum tersebut berada di kawasan permukiman dengan kontur tanah yang relatif datar sehingga dinilai strategis untuk pembangunan sekolah.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terkait rencana pembangunan tersebut.

"Di Kementerian PU itu ternyata sudah ada standar dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Dan juga kami mendengar di dalam pembangunan Sekolah Rayat, anggaran itu sudah disiapkan dari Kementerian PU," jelasnya. 

Selain menyerahkan lahan, Kemenkum juga berencana memberikan dukungan tambahan berupa pembangunan gedung kelas dan asrama bagi siswa.

"Sehingga Pak Menteri Hukum berkeinginan dalam penyerahan nanti, itu setidaknya ada tanah, beserta kelas dan asramanya," kata Nico. 

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik langkah Kemenkum yang ikut bersinergi dalam pengembangan Sekolah Rakyat.

"Menurut saya ini hal yang harus saya apresiasi, rasa hormat saya, di mana tiba-tiba punya kemauan, niat yang ditunaikan oleh Pak Menteri Hukum, dari awal bicara sama saya, mau serahkan (lahan) ini ke Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul. 

Ia menuturkan, saat ini sudah terdapat 166 Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, 104 Sekolah Rakyat permanen direncanakan segera dibangun dalam waktu dekat.

"Kalau ini bisa segera dibangun juga, saya bersyukur nanti tahun 2026, asrama sama kelasnya sudah cukup banget," jelas Gus Ipul.