Jakarta, tvrijakartanews - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) disebut-sebut menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia.

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk menjaga pasokan bahan baku pangan program MBG terutama saat menghadapi permintaan bahan baku pangan yang biasanya meningkat pada musim Nataru, Ramadhan dan Idulfitri tahun depan.

"Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), misalnya, menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia," kata Nanik dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/11/2025).

Nanik yang juga merupakan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan, peternakan ini disiapkan untuk memastikan kebutuhan daging ayam dan telur untuk program MBG terpenuhi.

“Pembangunan akan dimulai pada Januari 2026 dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyejahterakan peternak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Nanik.

Kendati begitu, Nanik menjelaskan bahwa program peternakan terintegrasi masih memerlukan waktu untuk diterapkan, sehingga perlu kerja sama dengan kementerian/lembaga. Misalnya dengan menggandeng TNI dan Kementerian Koperasi.

Nanik juga telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia meminta Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar menerbitkan peraturan daerah.

"Perda-perda ini untuk menggerakkan pemanfaatan lahan kosong guna menanam sayuran, makanan pokok, buah-buahan, dan peternakan,” ujarnya.

Untuk mengatasi lonjakan kebutuhan telur dan daging ayam, Nanik menginstruksikan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, agar mengurangi konsumsi telur dan ayam di SPPG-SPPG melalui diversifikasi bahan pangan protein lainnya pada hidangan MBG yang disiapkan jelang Desember 2025.

“Misalnya untuk sementara telur atau ayam diganti dengan ikan,” kata Nanik.

Selain itu, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG juga membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja) untuk percepatan pelaksanaan program MBG.

Menurut Nanik, pembentukan pokja-pokja ini sangat penting agar dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program MBG secara lintas kementerian/lembaga.

"Kami berharap Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan dapat mengantisipasi persoalan ini agar inflasi tetap terkendali, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal, Ramadan, dan Idulfitri dengan tenang," ucap dia.