Jakarta, tvrijakartanews - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan sebanyak 85 persen sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara siap melaksanakan pembelajaran semester genap mulai 5 Januari 2026.

Kesiapan ini menjadi bagian dari langkah pemulihan sektor pendidikan pascabencana di ketiga wilayah tersebut.

Pembelajaran semester genap akan dilaksanakan secara aman, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan layanan pendidikan dengan tetap mengedepankan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah terdampak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, bahwa Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam menyesuaikan metode pembelajaran selama masa pemulihan pascabencana. Menurutnya, hak anak untuk tetap memperoleh layanan pendidikan harus tetap terpenuhi dalam kondisi apa pun.

"Seluruh satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, siap melaksanakan pembelajaran semester genap di 5 Januari 2026. Data pertanggal 30 Desember 2025 Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana," kata Abdul Mu'ti.

"Dengan rincian 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat," jelasnya. Dilansir dari keterangan pers di Jakarta, Minggu (4/1/2026).

Untuk mendukung kelangsungan pembelajaran, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan pembersihan sekolah hingga pendirian tenda darurat sebagai ruang belajar sementara.

Selain itu, bantuan lain juga diberikan berupa peralatan sekolah, ruang kelas darurat, dana operasional, dukungan psikososial, serta buku bacaan.

"Secara keseluruhan peralatan sekolah telah tersalurkan sebanyak 27.000, tenda sebanyak 147, ruang kelas darurat sebanyak 160, buku bacaan sebanyak 212.000 eksemplar, dukungan psikososial 700 juta rupiah, dan dana operasional lebih dari 25 miliar rupiah," jelasnya.

Dari sisi fleksibilitas pembelajaran, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah merancang penerapan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang dibagi ke dalam tiga fase.

Pada fase tanggap darurat selama 0 hingga 3 bulan, kurikulum disederhanakan dengan fokus pada literasi dasar, numerasi dasar, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.

Memasuki fase pemulihan dini selama 3 hingga 12 bulan, kurikulum mulai disesuaikan dengan mata pelajaran relevan, disertai penyesuaian jadwal pembelajaran dan pelaksanaan asesmen transisi.

Sementara pada fase pemulihan lanjutan selama 1 hingga 3 tahun, kurikulum diarahkan pada integrasi pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemendikdasmen juga menyalurkan Tunjangan Khusus bagi guru dan tenaga kependidikan di wilayah terdampak. Di Aceh, total bantuan mencapai Rp15,7 miliar untuk 7.861 sasaran, Sumatra Barat Rp5,5 miliar untuk 2.795 sasaran, dan Sumatra Utara Rp11,5 miliar untuk 5.783 sasaran.

Kemendikdasmen mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk terus memantau kondisi lingkungan sekolah, berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen, dinas pendidikan setempat, serta pihak terkait lainnya, dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas pembelajaran.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendikdasmen optimistis proses pembelajaran di daerah terdampak bencana dapat terus berjalan dan menjadi bagian dari upaya membangun kembali layanan pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan.