Jakarta, tvrijakartanews — Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Prof. Dr. Tuntas Subagyo, menegaskan pentingnya penguatan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama pembangunan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang lahir dari semangat anti-kolonialisme memiliki mandat konstitusional untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Tuntas menyampaikan, arus globalisasi dan dinamika ekonomi dunia menuntut negara untuk terus memastikan bahwa arah pembangunan nasional tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Kedaulatan, kata dia, tidak hanya bermakna simbolik, tetapi harus terwujud dalam pengelolaan ekonomi, energi, dan sumber daya alam secara berkeadilan.

“Pertumbuhan ekonomi menjadi penting, namun yang tak kalah utama adalah bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).

PKR memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan nasional yang berkelanjutan. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang besar dinilai memiliki potensi kuat untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha nasional, termasuk UMKM, agar mampu bersaing secara sehat.

Selain itu, sektor energi juga disebut memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Tuntas menekankan perlunya kebijakan energi yang seimbang antara efisiensi pasar dan kepentingan nasional, sehingga ketersediaan energi tetap terjamin dan terjangkau bagi masyarakat.

“Kemandirian dan ketahanan energi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Dalam pengelolaan kekayaan alam, PKR mendorong optimalisasi peran negara agar pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurut Tuntas, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi tantangan yang harus dijawab bersama.

Ia juga menyinggung pentingnya pemaknaan kedaulatan dalam konteks pertahanan dan keamanan yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap ancaman nonmiliter seperti ketahanan pangan, energi, dan keamanan wilayah. Sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan nasional.

Lebih lanjut, Tuntas menyampaikan bahwa kedaulatan rakyat perlu dihadirkan tidak hanya melalui mekanisme demokrasi elektoral, tetapi juga melalui kebijakan publik yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan. Negara, menurutnya, memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi hasil pembangunan berjalan adil dan inklusif.

“Pembangunan nasional idealnya terus dikembalikan pada semangat dan nilai-nilai konstitusi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

PKR, lanjut Tuntas, mendorong penguatan peran negara sebagai pengelola dan pengarah pembangunan, tanpa mengesampingkan iklim investasi dan dinamika pasar. Menurut dia, keseimbangan antara kepentingan nasional dan mekanisme pasar menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang berdaulat dan berkelanjutan.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penguatan kedaulatan rakyat merupakan prasyarat bagi terwujudnya Indonesia yang adil, mandiri, dan sejahtera.

“Kedaulatan yang diwujudkan secara nyata akan memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya tercatat dalam sejarah,” pungkasnya.