Jakarta, tvrijakartanews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Dengan menyiapkan Tiga BUMD pangan, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya,  sebagai garda terdepan pengendali inflasi Ibu Kota.

"Jakarta ini menjadi pusat aktivitas, saat hari besar, konsumsi meningkat. Karena itu, Pemprov harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat benar-benar tersedia dan harga tetap terkendali," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI, Uus Kuswanto dalam Balkoters Talk bertajuk 'Kesiapan Tiga BUMD Pangan Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026' di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Uus mengatakan, keberadaan BUMD pangan bukan sekadar operator distribusi, melainkan instrumen strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Terlebih, agar tidak terjadi lonjalan harga dan kelangkaam pasokan saat permintaan meningkat diperlukan koordinasi lintas BUMD. 

"BUMD pangan ini menjadi salah satu tameng kita dalam mengendalikan kebutuhan pokok warga. Jangan sampai ada ‘kagetan’ ketika Ramadan atau Idulfitri tiba. Tidak ada alasan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,”ucapnya.

Selain komoditas pangan, ia menambahkan, Pemprov juga memberi perhatian pada ketersediaan LPG 3 kilogram yang banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil. Pengawasan akan dilakukan secara rutin agar distribusi tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

"LPG 3 kilogram ini kebutuhan penting bagi masyarakat kecil. Kami pantau terus agar pasokan aman dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi warga,"pungkasnya.

Ia berharap, dengan konsolidasi BUMD pangan dan langkah antisipatif TPID, pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap terjaga selama Ramadan dan Idul Fitri 2026, sekaligus memastikan inflasi daerah tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kalau berdasarkan terakhir kemarin yang diberi Pak Gubernur, bahwa untuk pertemuan ekonomi di Jakarta ini, melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional, 5,21 persen, ini sudah barang tentu situasi kondisi yang menjadi pertanda, bahwa Pemprov Jakarta serius bagaimana untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi di Jakarta,"tutupnya.

Sementara itu Dirut Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman, mengklaim berhasil meredam potensi mogok pedagang daging sapi di pasar-pasar Jakarta melalui koordinasi cepat bersama dinas terkait dan pelaku usaha. langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga daging di Ibu Kota.

"Alhamdulillah, saat ada rencana mogok berjualan daging sapi, kami bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar situasi tidak berlarut-larut," ujar Raditya.

Menurutnya, koordinasi dilakukan di bawah arahan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan pasokan tetap berjalan dan tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Selain itu, ia menyebut, Dharma Jaya bersama para pemangku kepentingan berupaya mengorganisir distribusi dan berbagi peran untuk menjaga stabilitas.

"Kami berbagi peran, melihat apa yang bisa kami lakukan untuk Jakarta. Tujuannya satu, supaya distribusi tetap aman dan harga tetap terkendali," terangnya.

Di sisi lain, Perumda Pasar Jaya melakukan pembenahan besar-besaran terhadap fasilitas pasar tradisional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. hingga awal Februari, sebanyak 21 pasar telah selesai direvitalisasi guna meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pedagang di pasar Jakarta.

"Alhamdulillah, revitalisasi sudah kami selesaikan di 21 lokasi pasar. Kami terus berbenah agar masyarakat merasa lebih nyaman saat berbelanja, khususnya menjelang Ramadan," kata Agus.

"Eksterior hampir di 86 pasar sudah kami cat ulang. Tahun ini kami lanjutkan pembenahan interior supaya suasana pasar lebih bersih dan tertata,"sambungnya.

Sedangkan Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Dodot Tri Widodo menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik sekaligus memperluas jangkauan pangan bersubsidi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi stok agar tidak terjadi kepanikan maupun spekulasi.

"Di PIBC sudah tersedia website yang bisa diakses masyarakat. Di sana tercantum informasi stok dan harga. Ini bagian dari komunikasi efektif kami agar publik bisa memantau langsung kondisi pangan,"ujar Dodot.