Presiden Jokowi saat melantik Arsul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Foto Sekretariat Presiden
Jakarta, tvrijakartanews - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Arsul Sani sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Januari 2024. Pelantikan dilakukan usai mantan politikus PPP itu mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan Jokowi.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Arsul Sani.
Pengangkatan Arsul tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 102/P Tahun 2023, tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat. Arsul Sani diangkat untuk menggantikan Wahiduddin Adams yang sudah memasuki usia pensiun pada 17 Januari 2024.
Usai mengucapkan sumpah dan janji konstitusi, Arsul Sani kemudian menandatangani berita acara pengucapan Hakim Konstitusi.
Sebelum dilantik, Arsul lebih dahulu menjalani fit and proper test atau uji kelayakan di DPR RI pada Rabu kemarin. Hasilnya, ia mendapatkan suara mayoritas sembilan fraksi dari tujuh calon hakim yang mengikuti tes tersebut.
Profil Arsul Sani
Arsul sebelumnya memulai karier sebagai politikus di PPP. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 dan tercatat sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah X.
Sebelum terjun ke politik, Arsul menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat beranjak dewasa, Arsul kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Selama aktif sebagai mahasiswa, Arsul pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum UI pada 1985.
Ia tercatat pernah menjadi editor Jurnal Hukum dan Pembangunan UI pada 1986-1988. Setelah lulus dari UI pada 1987, Arsul bekerja sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Ia juga pernah menjadi kepala GDP Surabaya Dunhill Madden Butler pada 1989-1997, Komisaris PT Tupperware Indonesia pada 1997-2014, kemudian menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy.
